Mediaborneo.net, Samarinda – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda 2027 mengerucut di angka sekitar Rp3,461 triliun. Nilai tersebut turun dibandingkan angka pembahasan sebelumnya yang berada di kisaran Rp3,8 triliun.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan penyesuaian tersebut terjadi setelah adanya perubahan pada kemampuan fiskal daerah.
“Angka kesepakatan di nota itu di angka Rp3,461 triliun dari Rp3,8 triliun,” kata Helmi, Senin (21/9/2026).
Dengan nilai tersebut, terdapat pengurangan sekitar Rp211 miliar dari angka yang sebelumnya dibahas. Kondisi ini membuat penyusunan APBD 2027 harus menyesuaikan kembali antara rencana program dan kemampuan keuangan daerah.
“Jadi ada pengurangan sekitar Rp211 miliar,” ujarnya.
Helmi menjelaskan, penyesuaian anggaran turut berdampak terhadap sejumlah kegiatan yang telah direncanakan. Beberapa program belum dapat dipastikan berjalan secara penuh karena masih menunggu kepastian dana transfer dari pemerintah pusat.
“Harapannya semoga dana transfer dari pemerintah pusat itu bisa kembali,” ungkapnya.
Menurut Helmi, kepastian dana transfer akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan seluruh program yang telah disiapkan untuk 2027.
“Kalau kembali, insyaallah semua kegiatan itu akan dijalankan semua,” katanya.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, DPRD Samarinda mendorong agar anggaran yang tersedia digunakan dengan mempertimbangkan kewajiban pemerintah daerah. Pekerjaan yang sudah berjalan menjadi salah satu perhatian karena harus diselesaikan pembayarannya.
“Kalau bicara prioritas, pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan ini wajib nanti harus dibayar,” kata Helmi.
Selain pekerjaan yang sudah berjalan, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik juga tetap masuk dalam pembahasan APBD Samarinda 2027.
“Kemudian infrastruktur, pelayanan publik, termasuk pembayaran utang,” lanjutnya.
Kondisi kemarau yang masih berlangsung di Samarinda juga ikut memengaruhi pembahasan anggaran. DPRD Samarinda menilai pemerintah daerah perlu memiliki ruang untuk menghadapi kebutuhan yang muncul secara tidak terduga.
“Ditambah lagi sekarang ini kan musim kemarau. Jadi tadi anggaran tidak terduganya juga ditambah,” ujarnya.
Penambahan belanja tidak terduga tersebut menjadi salah satu bentuk penyesuaian anggaran terhadap kondisi yang berkembang di lapangan.
“Nah, di situ fokusnya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
