MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Banjir yang kembali melanda Kota Samarinda sejak Senin (12/5/2025) mengundang keprihatinan mendalam. Genangan air yang tak kunjung surut di sejumlah titik strategis kota, seperti Jalan DI Panjaitan, menjadi bukti nyata bahwa persoalan banjir Samarinda tak bisa lagi dianggap biasa.
Menanggapi kondisi ini, Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak evaluasi total terhadap sistem penanganan banjir.
Dia menyoroti langsung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda yang dinilai belum memberikan solusi jangka panjang.
“Banjir ini bukan hanya rutinitas tahunan. Ini adalah sinyal darurat bahwa sistem drainase kota kita sedang tidak baik-baik saja,” tegas Rohim.
“Pemerintah tidak bisa terus bersikap reaktif. Kita perlu peta masalah yang jelas: apakah sumbernya dari hulu, drainase yang buruk, atau penyempitan aliran di hilir?,” lanjutnya.
Rohim menekankan pentingnya solusi konkret dan terukur. Jika banjir disebabkan oleh limpahan dari kawasan hulu, maka pembangunan kolam retensi dan daerah resapan air harus segera direalisasikan.
Namun, kata dia, jika masalah terletak di hilir seperti saluran air yang tersumbat atau menyempit, maka perbaikan total infrastruktur drainase menjadi keharusan.
Sebagai langkah nyata, Komisi III DPRD Samarinda berencana memanggil Dinas PUPR serta instansi terkait lainnya dalam rapat dengar pendapat. Tujuannya adalah menggali akar permasalahan dan menyusun langkah solutif yang bisa diimplementasikan sebelum masa reses.
“Kami ingin ada pembenahan nyata, bukan janji. Samarinda butuh sistem pengendalian banjir yang terintegrasi, bukan tambal sulam,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
