MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Masih banyak masyarakat dari keluarga tidak mampu di Kaltim yang belum tersentuh fasilitas jaminan BPJS Kesehatan dari pemerintah daerah.
Kondisi ini mengundang keprihatinan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati. Padahal kata dia, pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan anggaran kesehatan untuk keluarga tidak mampu.
Seperti di Kaltim, kata Puji, seharusnya tidak ada lagi masyarakat tidak mampu yang tidak tercover BPJS Kesehatan.
“Penduduk Kaltim seharusnya sudah terjamin kesehatannya melalui BPJS Kesehatan. Seharusnya juga, pemerintah daerah dapat menjamin fasilitas itu, khususnya kepada masyarakat kurang mampu, sebagai upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Puji menyebut, berbeda halnya dengan masyarakat yang berstatus sebagai pegawai, baik itu PNS atau swasta, yang biasanya fasilitas kesehatan diberikan oleh instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.
“Kalau pegawai swasta iurannya sudah secara otomatis terpotong dari perusahaan tempatnya bekerja, jadi aman,” sebutnya.
Untuk itu, Puji meminta dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan terkait pendataan penerima bantuan kesehatan, sehingga program benar-benar berjalan dan tepat sasaran.
“Kami meminta dan mengharapkan agar Pemprov Kaltim dapat menyediakan iuran BPJS tersebut bagi warga kurang mampu, tanpa terkecuali,” tutupnya. (Adv/Koko/M Jay)
