MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar melaksanakan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, di Aula Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, Jumat sore (24/2/2023).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari UPTD PPA Kota Samarinda Ayunda Ramadhani, dihadiri oleh Camat Samarinda Ilir Ramdani, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan perwakilan warga Kecamatan Samarinda Ilir.
Ditemui usai kegiatan, Anggota DPRD Samarinda yang juga duduk sebagai Sekretaris Komisi IV ini mengatakan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, serta wewenang sebagai Anggota DPRD Samarinda, pihaknya diwajibkan untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya terkait produk hukum daerah yang telah disahkan.
Dia menyebut, Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan inisiatif dari DPRD Samarinda.
“Penyebarluasan Sosper Rancangan Peraturan Daerah ini diinisiasi oleh DPRD Samarinda. Kami di Komisi IV mempunyai tugas untuk mensosialisasikan penyelenggaraan ketahanan keluarga di Kota Samarinda, agar tercipta masyarakat yang betul-betul sesuai dengan ketentuan ketahanan keluarga,” ucapnya.
“Artinya, sinkronisasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, supaya bisa saling memberikan support dan saling mendukung untuk mewujudkan ketahanan keluarga,” sambung Deni.
Dikatakan Legislator dari partai Gerindra ini, ketahanan keluarga hendaknya dimulai dari keluarga terkecil. Dengan penguatan di dalam keluarga, maka keluarga dapat mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai apa yang diharapkan.
“Dengan adanya Perda ini dapat menjadi landasan hukum masyarakat untuk menguatkan dari lingkup keluarganya dulu, kemudian lingkungan sekitar, hingga daerah,” ujarnya.
Deni mencontohkan, banyaknya permasalan yang timbul di dalam keluarga, seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Dimana, kata dia, persoalan tersebut bisa ditekan semaksimal mungkin jika keluarga tersebut memahami pentingnya ketahanan keluarga itu sendiri.
“Samarinda ini meningkat permasalahan, seperti perceraian, pernikahan dini dan sebagainya. Ini yang menjadi runtuhnya ketahanan keluarga. Ketika kita menemukan kasus KDRT, pernikahan dini dan kasus lainnya, ini menjadi tolak ukur dari ketahanan keluraga di kota itu sendiri. Ketika angka ini meningkat, otomatis ketahaan keluaga di kota ini tidak berhasil,” terangnya.
Deni berharap, dengan masifnya sosialisasi yang dilaksanakan Anggota DPRD Samarinda, maka juga akan berimplikasi pada penguatan ketahanan keluarga hingga di lingkup terkecil.
“Mudah-mudahan dengan masifnya kegiatan ini, baik dari OPD maupun aparatur pemerintah dari atas sampai bawah dapat mengimbau masyarakat benar-benar menjaga dari ketahaan keluaga itu sendiri,” imbuhnya. (Adv/Koko)
