Mediaborneo.net, Samarinda – Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.
Lembaga legislatif itu menilai gangguan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak terhadap pelayanan publik dan roda perekonomian, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Merespons kondisi tersebut, DPRD Kota Samarinda meminta PT PLN tidak sekadar mempercepat pemulihan pasokan listrik, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan kebutuhan listrik yang stabil sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, setiap gangguan yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Listrik saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Ketika terjadi pemadaman, dampaknya sangat luas, mulai dari aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, hingga kegiatan usaha. Karena itu kami meminta PLN melakukan pembenahan secara menyeluruh,” kata Helmi.
Menurutnya, DPRD Samarinda menerima banyak laporan dari masyarakat selama pemadaman berlangsung. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengaku mengalami penurunan produktivitas akibat terganggunya pasokan listrik.
“Keluhan yang kami terima cukup banyak. UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya karena aktivitas operasional mereka ikut terhambat,” ujarnya.
Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi antara DPRD Samarinda dan jajaran manajemen PLN. Dalam pertemuan itu, PLN menjelaskan bahwa pemadaman dipicu oleh gangguan teknis pada sistem kelistrikan yang kini masih dalam tahap penanganan.
Helmi menyebut PLN telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat proses perbaikan dan menargetkan seluruh sistem kembali normal dalam waktu satu hingga dua hari.
“Mereka menyampaikan bahwa proses pemulihan sedang dilakukan secara intensif. Targetnya satu sampai dua hari kondisi sudah kembali normal. Kami tentu berharap target itu benar-benar tercapai,” ungkapnya.
Meski demikian, DPRD Samarinda menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tidak boleh berhenti pada pemulihan jaringan semata. PLN diminta memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memperbaiki mekanisme mitigasi agar gangguan serupa dapat dicegah sejak dini.
“Yang kami harapkan bukan hanya listrik menyala kembali, tetapi bagaimana sistemnya menjadi lebih andal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman berulang,” tegas Helmi.
Selain membahas gangguan listrik, DPRD Samarinda juga mendorong PLN mempercepat pengembangan jaringan distribusi, khususnya di kawasan pinggiran yang terus berkembang.
Menurut Helmi, pertumbuhan permukiman harus diikuti dengan peningkatan infrastruktur kelistrikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Pengembangan jaringan harus selaras dengan perkembangan kota. Jangan sampai ada kawasan yang pertumbuhannya cepat, tetapi infrastruktur kelistrikannya belum memadai,” katanya.
Dalam kesempatan itu, DPRD Samarinda turut menyoroti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PLN. Helmi menilai berbagai program sosial yang telah dijalankan perusahaan perlu lebih banyak dipublikasikan agar manfaatnya dapat diketahui masyarakat secara luas.
“PLN menyampaikan bahwa program CSR sudah berjalan. Kami berharap manfaatnya semakin dirasakan masyarakat dan informasinya juga lebih terbuka,” ujarnya.
DPRD Samarinda berharap seluruh proses perbaikan dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat kembali memperoleh pasokan listrik yang stabil. Ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PLN.
“Harapan kami sederhana, persoalan ini segera selesai dan masyarakat tidak lagi menghadapi pemadaman seperti beberapa hari terakhir. Yang terpenting, sistemnya harus semakin kuat agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
