MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Laila Fatihah menyebut, sektor parkir menjadi salah satu sumber “kebocoran” bagi pendapatan asli daerah (PAD) kota Samarinda.
Padahal berbagai inovasi telah dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengatasi persoalan kebocoran tersebut, diantaranya dengan menerapkan e-parking.
Namun faktanya di lapangan, program tersebut tak berjalan dengan mulus. Masih banyak perparkiran yang menerapkan pemberian uang tunai.
Selain itu, sejumlah kendala lain bermunculan dengan program e-parking.
“Ini tidak jalan. Kendala salah satunya, sumber daya manusia (SDM) parkirnya tidak diberikan gaji yang sesuai. Ini yang kami dapatkan saat melaksanakan sidak beberapa waktu lalu,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Laila Fatihah, baru-baru ini.
Dari keterangan yang disampaikan oleh juru parkir (Jukir), kata Laila, banyak diantara mereka yang mengeluhkan minimnya penghasilan mereka jika e-parking diterapkan.
“Mereka mengeluhkan pendapatan jadi menurun. Karena kalau tanpa e-parking, pendapatan mereka lebih banyak dibanding gaji yang diberikan pemerintah yang hanya sekitar Rp 1,2 juta dari gaji jadi petugas e-parking,” katanya.
Merespon keluhan para Jukir tersebut, Laila berharap, Pemkot Samarinda dapat memberikan honor yang sesuai. Mengingat, tidak semua lokasi parkir sama. Dia pun memberikan solusi, untuk dilakukan pembagian.
“Memang dengan e-parking pendapatan kita besar dan itu langsung masuk kas daerah. Karena e-parking itu bisa mendongkrak pendapatan, biasanya di satu tempat hanya Rp 10 ribu sebelum ada e-parking, tapi ketika diterapkan bisa dapat Rp 50 ribu. Artinya ada kenaikan 40 persen. Masalahnya lagi, karena ada e-parking, Jukirnya jadi males, gajinya segitu,” katanya.
Diakui Laila, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para Jukir dan masyarakat juga masih sangat minim. Ini terbukti dengan tidak jalannya program tersebut. Padahal kata dia, jika program itu benar-benar terlaksana, maka sudah bisa dipastikan PAD Samarinda akan terdongkrak dari sektor parkir ini.
“Sosialisasi belum maksimal, kalau kita mau melaksanakan program sosialisasi itu minimal 3 bulan. Faktanya, dari 10 percontohan lokasi e-parking, hanya 3 lokasi yang jalan. Padahal kalau kita mau push dari parkir ini, sebenarnya bisa dan Wali Kota yakin kita bisa meningkatkan pendapatan dari parkir untuk PAD, karena kita bocornya dari sini,” katanya. (Advetorial)
Penulis : Koko
Editor : M Jay
