Mediaborneo.net, Samarinda – Kekeringan mulai memberi tekanan terhadap harga pangan di Kalimantan Timur. Sejumlah komoditas hortikultura dan bahan pangan mengalami kenaikan harga setelah produktivitas sentra produksi terdampak kondisi cuaca dan fenomena El Nino.
Tekanan tersebut tercermin dalam perkembangan inflasi Kalimantan Timur pada September 2026. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan Kaltim sebesar 0,18 persen, naik dari 0,10 persen pada Agustus 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan mengatakan tekanan harga terutama datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Secara umum, inflasi September 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya,” kata Jajang dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).
Menurut dia, persoalan pasokan menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati. Kondisi cuaca dan fenomena El Nino berdampak terhadap pasokan sejumlah komoditas dari daerah sentra produksi.
“Keterbatasan pasokan sejumlah komoditas bahan pangan dari sentra produksi dipengaruhi kondisi cuaca dan fenomena El Nino,” ujarnya.
Dampaknya mulai terlihat pada komoditas pangan tertentu. Kondisi kekeringan disebut menekan produktivitas sejumlah komoditas hortikultura dan pangan, termasuk cabai dan beras.
Pada September, beberapa komoditas bahkan menjadi penyumbang utama inflasi Kaltim. Cabai rawit, bayam, kangkung, tomat, dan jagung manis tercatat mengalami tekanan harga.
Meski demikian, kenaikan harga tersebut belum berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar. Penurunan harga sejumlah komoditas ikut menahan laju inflasi, terutama ikan layang, angkutan udara, ikan tongkol, bahan bakar rumah tangga, dan daging ayam ras.
Secara tahunan, inflasi Kaltim pada September 2026 tercatat 3,98 persen, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 2,82 persen.
Tekanan harga tidak hanya terjadi di satu wilayah. Seluruh daerah yang menjadi pembentuk Indeks Harga Konsumen Kaltim mencatat inflasi bulanan.
Kabupaten Berau mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,61 persen, disusul Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,52 persen. Sementara itu, Samarinda mengalami inflasi 0,09 persen dan Balikpapan 0,08 persen.
Kondisi tersebut membuat pengendalian harga pangan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan TPID, terutama ketika pasokan berpotensi terganggu oleh kondisi cuaca.
Jajang mengatakan TPID Kaltim terus menjalankan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
“Langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di wilayah Kaltim dengan implementasi strategi 4K,” katanya.
Dari sisi harga, pemerintah bersama TPID telah menggelar berbagai kegiatan Gerakan Pangan Murah dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sejumlah daerah.
Program tersebut antara lain berlangsung di Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Barat, dan Kutai Timur.
“Kegiatan tersebut diarahkan untuk menjaga akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau,” kata Jajang.
Dari sisi pasokan, salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan beras di tengah tekanan produksi akibat kekeringan.
Hingga September 2026, penyaluran beras SPHP di Kaltim disebut telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah daerah bersama Bulog dan pemangku kepentingan terkait juga terus mendorong pemenuhan kebutuhan pangan strategis.
Jajang mengatakan penguatan produksi menjadi bagian penting dari strategi menjaga stabilitas harga.
“Upaya peningkatan produksi pangan juga terus didorong melalui penerapan teknologi pertanian modern,” ujarnya.
Selain teknologi pertanian, pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan pompa portabel pada lahan sawah yang terdampak kekeringan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak penurunan produktivitas pertanian.
Di sisi lain, persoalan inflasi Kaltim tidak hanya menyangkut produksi. Distribusi pangan dari satu wilayah ke wilayah lain juga menjadi faktor penting.
TPID memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan rantai pasok komoditas strategis tetap berjalan. Pemantauan stok BBM dan LPG di SPBU juga dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut koordinasi pengendalian inflasi.
Akses menuju wilayah yang memiliki tantangan geografis juga mendapat perhatian. Perbaikan akses jalan darat menuju Kabupaten Mahakam Ulu terus didukung untuk memperlancar arus barang dan kebutuhan pokok.
“TPID terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan rantai pasok komoditas strategis tetap berjalan lancar,” ujar Jajang.
Bank Indonesia menilai komunikasi dan koordinasi menjadi bagian penting dalam merespons perkembangan harga sejak dini.
TPID secara rutin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Pemantauan perkembangan harga juga dilaporkan melalui forum TPID sebagai dasar untuk merespons potensi tekanan inflasi.
“Penguatan komunikasi dan koordinasi ini menjadi bagian penting dalam mempercepat respons kebijakan, menjaga ekspektasi inflasi, serta memastikan langkah pengendalian harga dilakukan secara tepat sasaran,” kata Jajang.
Ke depan, TPID Kaltim akan memperkuat mitigasi terhadap risiko tekanan harga, khususnya pangan. Strategi 4K akan terus dijalankan bersamaan dengan penguatan program pengendalian inflasi dan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).
Tantangan pengendalian inflasi pada periode berikutnya bukan hanya menjaga angka inflasi tetap rendah, tetapi juga memastikan gangguan produksi akibat cuaca tidak berkembang menjadi masalah pasokan dan kenaikan harga yang lebih luas.
“Dengan berbagai upaya tersebut, stabilitas harga di Kalimantan Timur diharapkan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta aktivitas ekonomi daerah dapat terus berjalan dengan baik,” pungkas Jajang. (Oen)
