MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud angkat suara terkait banyaknya aset milik daerah yang tidak difungsikan, padahal dalam pembanggunannya banyak menelan anggaran APBD.
Diakuinya, akibat dari tidak berfungsinya aset-aset milik daerah tersebut, banyak kerugian yang dialami. Bukan hanya tidak bisa menghasilkan pemasukan kas daerah, tetapi juga aset menjadi terbengkalai dan ketika akan digunakan kembali pasti akan mengambil anggaran dari APBD. Akibatnya, masyarakat yang akan dirugikan.
“Ternyata banyak aset daerah yang tidak digunakan di Kaltim ini,” katanya pada awak media, Rabu (2/11/2022).
Tak hanya itu saja, lanjut Hasanuddin Mas’ud, ada juga aset daerah yang tetap digunakan, namun anehnya tidak bisa menghasilkan untuk daerah.
“Ada juga aset yang digunakan tapi tidak menghasilkan apapun buat PAD kita,” sebutnya.
“Contohnya ada 5 jembatan yang dilalui ponton-ponton batubara atau kelapa sawit yang mengangkut hasil dari komunitas dari kaltim, tapi dari pelaksanaan itu ada aset yang digunakan dan menghasilkan. Misalnya pemanduan kapal, kan itu menghasilkan ratusan miliar perbulan, tapi dari kegiatan semua itu tidak menghasilkan PAD,” sambungnya.
Hasanuddin Mas’ud mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, alasan mengapa pengelolaan alur lintas sungai justru diberikan kepada lembaga-lembaga yang bukan milik daerah.
“Jadi itu dikelola oleh lembaga-lembaga lainnya, seperti Pelindo milik BUMN, tapi kenapa bukan BUMD? Dan BUMD tidak dilibatkan, padahal itu aset daerah,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Kaltim, kata dia akan memperjuangkan pengelolaan alur lintas sungai tersebut agar dapat dikelola oleh daerah.
“Itu yang kita perjuangkan, itu bisa menjadi pendapatan asli daerah kita. Akan kami dorong pada yang membidangi di Komisi II dan Komisi III, karena kita hanya memfasilitasi pertemuan-pertemuan,” tandasnya. (Adv/Koko/Oen)
