Mediaborneo.net, Samarinda – Polemik renovasi rumah jabatan gubernur Kaltim senilai Rp25 miliar yang menyeret isu kursi pijat dan fasilitas mewah lainnya terus menjadi sorotan publik.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya menyampaikan pernyataan resmi sekaligus permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.
Dalam keterangannya, Rudy Mas’ud mengaku mengikuti secara seksama berbagai kritik, masukan, dan kegelisahan masyarakat yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai reaksi publik tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan anggaran daerah.
“Saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama,” ujarnya Minggu malam (26/4/2026).
Isu ini mencuat setelah publik menyoroti adanya item seperti kursi pijat dan akuarium air laut dalam paket renovasi rumah dinas gubernur Kaltim. Di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pada sektor dasar, keberadaan fasilitas tersebut dinilai kurang sensitif.
Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa perencanaan renovasi tersebut sebenarnya sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Meski demikian, ia menegaskan tetap memikul tanggung jawab penuh atas kebijakan yang berjalan saat ini.
“Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya tidak mencari alasan, ini adalah tanggung jawab saya,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Rudy Mas’ud menyatakan akan mengambil langkah konkret, termasuk menanggung secara pribadi biaya untuk item yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” katanya.
Selain itu, ia memastikan seluruh proses renovasi akan diaudit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran tersebut. Ia juga berjanji akan melakukan penyesuaian ke depan agar fasilitas pimpinan lebih sederhana dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Tak hanya soal renovasi, Rudy Mas’ud juga menanggapi kritik terkait pengangkatan adiknya dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim. Ia memastikan akan menghentikan keterlibatan keluarga dalam posisi struktural pemerintahan.
“Mulai ke depan, kami akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran yang berhubungan langsung dengan pemerintah provinsi, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Rudy Mas’ud turut menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan sebelumnya yang sempat menimbulkan persepsi keliru karena dikaitkan dengan pimpinan nasional. Ia menegaskan akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan lebih transparan, teliti, dan berpihak pada masyarakat.
“Saya akan bekerja lebih teliti, lebih peka, dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas masyarakat Kalimantan Timur. Mohon doa dan dukungan agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Oen/M Jay)
