Mediaborneo.net, Nusantara – Penguatan dimensi kemanusiaan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengemuka setelah Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, melakukan kunjungan kerja dan bertemu langsung dengan jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara di kawasan Nusantara, Senin (22/06/2026).
Kunjungan ini menyoroti arah pembangunan IKN yang tidak hanya mengejar fisik kota modern, tetapi juga menjamin perlindungan hak masyarakat, ujar pihak Otorita.
Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi terbuka yang membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait dampak pembangunan terhadap masyarakat di sekitar kawasan inti. Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara percepatan pembangunan dan perlindungan hak warga lokal, ujar perwakilan Otorita IKN.
Sebelum agenda utama, Mugiyanto terlebih dahulu turun ke Kecamatan Sepaku untuk mendengar langsung suara masyarakat. Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan mulai dari peluang kerja, perubahan lingkungan sosial, hingga kebutuhan akses layanan publik yang lebih merata, ujar warga Sepaku.
“Aspirasi masyarakat Sepaku menjadi catatan penting bagi kami. Pembangunan tidak boleh hanya megah secara fisik, tetapi juga harus adil bagi warga yang hidup di sekitarnya,” ujar Mugiyanto.
Dalam pembahasan bersama Otorita IKN, muncul dorongan untuk mengembangkan konsep Human Rights City di Nusantara. Konsep ini dipandang sebagai pendekatan baru yang menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar dalam seluruh kebijakan pembangunan kota, mulai dari perencanaan ruang hingga pelayanan publik, ujar pihak Kementerian HAM.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik gagasan tersebut dan menilai bahwa prinsip HAM dapat memperkuat arah pembangunan IKN agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan perlunya indikator yang jelas agar konsep tersebut dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan, ujarnya.
“Kami terbuka untuk memperkuat integrasi prinsip HAM dalam pembangunan IKN. Yang penting adalah bagaimana konsep ini bisa diterjemahkan menjadi program yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Basuki Hadimuljono.
Pertemuan kemudian ditutup dengan komitmen untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan Otorita IKN, guna memastikan pembangunan Nusantara berjalan inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat luas, pungkasnya. (Oen/M Jay)
