MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minya (BBM) dinilai tidak tepat dilakukan saat ini oleh sebagian kalangan masyarakat.
Diantaranya adalah Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda Nursobah. Dia menilai, di saat harga minyak dunia turun, justru pemerintah mengambil kebijakan yang membuat kaget seluruh rakyat Indonesia.
Menurut dia, dengan kebijakan ini dipastikan akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang saat ini baru saja memulai bangkit, pasca pandemi COVID-19.
“Pemerintah mungkin bisa memanfaatkan kenaikan harga batubara sebagai added value untuk BBM ini,” katanya.
Politisi dari partai PKS ini bahkan memiliki beberapa masukkan yang dinilainya dapat menahan kenaikan harga BBM di Indonesia.
“Pertama, gunakan kesempatan penambahan windfall, kedua dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan IKN, ketiga hitung ulang anggaran pensiun DPR RI. Kemudian keempat, reduksi struktur gemuk BUMN dan kurangi belanja infrastruktur,” paparnya.
Karena dengan melakukan hal tersebut, lanjut Nursobah, maka ada banyak space anggaran yang bisa dihemat dan dimanfaatkan bagi rakyat Indonesia.
Tidak hanya itu saja, Nursobah juga meminta agar seluruh UMKM semakin dikuatkan. Dikatakannya, UMKM menjadi sangat penting untuk mendukung hidupnya perekonomian masyarakat.
“Fokus kuatkan UMKM,” sebutnya.
Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah tetap berupaya mengendalikan harga-harga sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.
“Ambil kendali harga hingga normal,” katanya.
Khususnya untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Nursobah mengingatkan pemerintah agar dapat memberikan jaminan kesehatan yang terjangkau kepada seluruh masyarakat. Termasuk kemudahan mendapatkan beasiswa untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang lebih unggul dan berkualitas.
“Berikan jaminan kesehatan murah, kan tidak harus gratis. Jaminan beasiswa pendidikan murah untuk warga hingga Sarjana,” pungkasnya. (Adv/Koko/Oen)
