MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat menimbulkan polemik di masyarakat. Berbagai dampak dikhawatirkan ikut terjadi, seperti kenaikan harga bahan pokok hingga meningkatkan angka kemiskinan.
Berbagai cara penolakan kenaikan BBM disuarakan publik, seperti aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (12/9/2022).
Kendati aksi mahasiswa sempat diwarnai bakar ban hingga saling dorong dengan aparat kepolisian, namun kondisi tetap kondusif. Inti tuntutan mahasiswa diantaranya adalah pencabutan kebijakan kenaikan harga BBM.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Novi Marinda Putri angkat suara. Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat dapat kembali mereviu kebijakan kenaikan harga BBM yang diambilnya, dimana saat ini kondisi masyarakat masih belum pulih pasca dihantam pandemi COVID-19.
Dirinya menilai, tak heran jika banyak masyarakat yang akhirnya menjerit dengan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
“Menurut saya, saat ini harusnya pemerintah memikirkan lagi, karena memang keadaan masyarakat lagi sulit. Kita baru membaik pasca pandemi, ditambah lagi dengan ini, ya pasti ada teriakan-teriakan masyarakat, ” ucapnya pada Mediaborneo.net.
Dikatakan politisi wanita dari partai PAN ini, beberapa kebijakan pemerintah pusat acap kali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yang dampaknya selalu memberatkan masyarakat di daerah.
“Kita kembali lagi, semua ini kebijakan pusat tapi kita semua di daerah yang merasakan dampak beratnya, ” katanya.
Dengan adanya beberapa kali aksi unjuk rasa yang disampaikan oleh mahasiswa di depan Kantor DPRD Samarinda dan tuntutan penolakan kenaikan harga BBM, DPRD Kota Samarinda kata Novi, akan berkoordinasi dengan pusat melalui DPR RI untuk meneruskan suara-suara penolakan masyarakat.
“Nanti kita akan berusaha berkoordinasi dengan teman-teman DPR RI dari Dapil Kaltim, pasti kita akan sampaikan. Karena memang ini kan keputusan pusat, sedang kita di daerah hanya bisa mengikuti saja,” pungkasnya. (Adv/Koko/Oen)
