Mediaborneo.net, Samarinda – Pertumbuhan kawasan permukiman di Samarinda Utara membawa konsekuensi baru bagi pemerintah daerah. Infrastruktur lingkungan dituntut ikut bergerak mengikuti perkembangan kawasan, bukan baru diperbaiki ketika persoalannya sudah menjadi keluhan besar masyarakat.
Anggota DPRD Samarinda, Maswedi, melihat kebutuhan tersebut dari aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses maupun hasil pemantauan langsung di lapangan.
Dia menilai pembangunan infrastruktur dasar perlu ditempatkan sebagai langkah antisipasi, terutama di kawasan yang terus berkembang.
“Program harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga,” tegas Maswedi, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak harus selalu menunggu munculnya persoalan besar untuk melakukan pembenahan. Jalan lingkungan, drainase dan penerangan jalan umum merupakan fasilitas yang sejak awal perlu diperhatikan karena bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Di kawasan Samarinda Utara, termasuk Sempaja Utara, kondisi jalan lingkungan menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Sejumlah ruas yang belum memadai dapat ditangani melalui program semenisasi pada titik yang memang membutuhkan.
Maswedi menilai pendekatan seperti itu justru lebih realistis. Dengan kemampuan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan pada titik-titik prioritas sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan warga.
“Tidak semua usulan harus dikerjakan dalam waktu bersamaan,” ujarnya.
Selain akses jalan, drainase menjadi bagian yang menurut Maswedi perlu mendapat perhatian sejak awal. Kawasan permukiman yang berkembang tentu membutuhkan sistem pengaliran air yang mampu mendukung kondisi lingkungan.
Baginya, pembangunan drainase bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur tersebut berkaitan dengan kenyamanan masyarakat dan bagaimana sebuah kawasan permukiman dapat berkembang dengan dukungan fasilitas dasar yang memadai.
“Program harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga,” katanya.
Kebutuhan LPJU juga menjadi perhatian. Penerangan jalan di sejumlah titik dinilai penting untuk menunjang keamanan, serta kenyamanan warga yang masih menggunakan akses lingkungan pada malam hari.
Maswedi mengatakan penentuan lokasi pembangunan harus berdasarkan fakta di lapangan. Pemerintah perlu melihat titik mana yang paling membutuhkan penanganan, kemudian menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran.
Pendekatan berdasarkan prioritas, menurutnya, akan membuat pembangunan lebih terarah. Pemerintah tidak perlu memaksakan seluruh usulan terealisasi sekaligus, selama kebutuhan yang paling mendesak tidak diabaikan.
Dia meminta OPD terkait memiliki tanggung jawab hingga tahap pelaksanaan. Jangan sampai sebuah kebutuhan sudah masuk dalam pembahasan program, tetapi hasil pekerjaan yang dilakukan justru tidak menjawab persoalan masyarakat.
“Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana usulan yang telah disampaikan masyarakat masuk dalam perencanaan hingga tahap pelaksanaan,” imbuhnya.
DPRD Samarinda selanjutnya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap program yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Bagi Maswedi, pengawasan tersebut penting untuk menjaga agar hasil reses memiliki kesinambungan dengan kebijakan pembangunan pemerintah kota.
Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya soal berapa banyak program yang dibuat. Yang lebih penting adalah apakah program tersebut hadir di lokasi yang membutuhkan dan memberi perubahan bagi masyarakat.
“Program harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga,” pungkas Maswedi. (Adv/DPRD Samarinda)
