Mediaborneo.net, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, kembali menyoroti kebijakan BPJS Kesehatan yang dianggap menyulitkan masyarakat, khususnya terkait aturan akses Unit Gawat Darurat (UGD) tanpa rujukan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim ini menekankan pentingnya menyeimbangkan regulasi dengan empati terhadap kondisi nyata masyarakat.
Keluhan soal UGD yang diterima pihaknya mayoritas berkaitan dengan kasus-kasus kegawatdaruratan yang terjadi di malam hari. Dalam banyak kasus, pasien ditolak karena tidak membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, padahal kondisi darurat membutuhkan penanganan secepatnya.
“Kalau orang mengalami sesak napas tengah malam, atau pendarahan mendadak, masa iya harus ke puskesmas dulu? Padahal puskesmas sudah tutup. Ini harus jadi perhatian serius BPJS,” tegas Darlis, Selasa (17/6/2025).
Ia mengakui bahwa prosedur berjenjang sangat penting dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, prosedur tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi pasien yang benar-benar butuh penanganan darurat. Apalagi, tidak semua fasilitas kesehatan tingkat pertama buka 24 jam atau memiliki UGD.
Darlis menambahkan bahwa Komisi IV siap menjadi jembatan antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan BPJS agar ditemukan jalan tengah. Salah satunya adalah mendorong kebijakan pengecualian otomatis untuk kondisi gawat darurat di luar jam operasional.
“Intinya, regulasi jangan kaku. Harus ada unsur kemanusiaan. Kita tidak bisa mengatur jam datangnya sakit,” ucapnya.
Dengan makin banyaknya keluhan soal UGD yang masuk, DPRD Kaltim menilai sudah saatnya BPJS Kesehatan melakukan evaluasi sistem dan memberi pelatihan kepada petugas administrasi rumah sakit agar tidak salah tafsir dalam menolak pasien.
Darlis menambahkan negara harus hadir tidak hanya dalam bentuk aturan, tetapi juga melalui kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat. (Koko/ADV/DPRD Kaltim)
