Mediaborneo.net, Samarinda – Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menunjukkan komitmennya dalam menangani persoalan banjir di Kota Samarinda. Salah satu upaya utama adalah program normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), sungai yang menjadi nadi utama sistem drainase kota ini.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Fitra Firnanda, menegaskan bahwa program normalisasi terus berjalan secara bertahap, dengan target mencakup seluruh segmen sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan.
“Dari tahun 2019, kita sudah melakukan normalisasi terus-menerus. Tahun ini pun kami tetap mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan SKM. Sebenarnya, yang belum tersentuh hanya segmen antara Jembatan Kehewanan sampai ke Lambung. Selain itu, semuanya sudah kami tangani,” kata Firnanda baru-baru ini.
Menurutnya, anggaran tahun ini memang menyebar tidak hanya untuk SKM, tetapi juga untuk beberapa sungai lain yang ada di Samarinda, seperti Sungai Karang Asam. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada satu titik, tetapi menyeluruh demi memperbaiki kondisi lingkungan perkotaan secara holistik.
Namun, pekerjaan besar belum selesai. Firnanda menyoroti Sungai Karang Asam Kecil sebagai salah satu titik krusial yang perlu segera ditangani. Sungai ini mengalami penyempitan yang parah karena padatnya permukiman di sekitarnya.
“Kalau kita lihat ujung Sungai Karang Asam Kecil, itu dapur ketemu dapur, bangunan saling berdempetan. Kalau pemukiman itu bisa dibersihkan dan sungainya dikembalikan ke bentuk alaminya seperti dulu, insyaAllah kawasan Juanda tidak akan lagi tergenang lama saat hujan,” ujarnya.
Firnanda menekankan bahwa keberhasilan normalisasi sungai tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Dia menyebutkan adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Pemkot bertanggung jawab menyelesaikan masalah sosial, seperti relokasi atau pembebasan lahan, sementara Pemprov bertugas melakukan fisik normalisasi sungai.
“Ini tugas bersama. Kami harap Pemkot bisa mengatasi masalah sosialnya, karena kami dari provinsi hanya melakukan normalisasinya. Dari awal memang begitu perjanjiannya, Pemkot urus sosial, Pemprov turun untuk fisik. Setelah itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) akan menyusul membuat dokumen dan surat-suratnya,” terang Firnanda.
Saat ini, fokus utama adalah mendorong penyelesaian masalah sosial yang menjadi hambatan utama kelanjutan proyek. Bila persoalan tersebut bisa dituntaskan, PUPR Kaltim siap untuk langsung melanjutkan pekerjaan di lapangan.
Firnanda juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendukung dan berpartisipasi dalam program normalisasi ini. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian sungai sekaligus mencegah bencana banjir yang kerap melanda Samarinda.
“Kita butuh dukungan warga. Jangan membangun di bantaran sungai, jangan buang sampah sembarangan. Ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal kesadaran kolektif menjaga lingkungan tempat kita tinggal,” ujarnya.
Program normalisasi sungai bukan hanya proyek pembangunan semata, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan kota yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Sungai yang bersih dan bebas hambatan akan mengurangi risiko banjir, memperbaiki kualitas air, dan bahkan membuka peluang untuk pengembangan kawasan hijau di masa depan.
Melalui kerja sama lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan persoalan banjir yang selama ini membayangi kehidupan warga Samarinda bisa perlahan diatasi. Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek ini, namun kesuksesannya sangat bergantung pada sinergi dengan pemerintah kota dan dukungan dari warga.
“InsyaAllah kalau masalah sosial bisa diselesaikan, kami akan langsung masuk. Kami sudah siap. Yang penting sekarang, ayo kita kerjakan ini bersama-sama,” tutup Firnanda. (Oen/ADV/Diskominfo Kaltim)
