MEDIABORNEO.NET, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya dalam membangun daerah secara transparan dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-IV DPRD Kukar, Senin (24/3/2025), di mana Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
Dipimpin oleh Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi, dan didampingi Wakil Ketua Sementara, Aini Faridah, rapat ini dihadiri 26 anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kukar. Sekretaris Dewan (Sekwan), M. Ridho Darmawan, membuka acara dengan pembacaan tata tertib sidang.
Dalam pemaparannya, Sunggono mengungkapkan bahwa tahun 2024 menjadi momentum penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
Dengan mengusung tema Pembangunan Ekonomi Unggulan Berbasis Desa dan Kecamatan, Pemkab Kukar berhasil meraih berbagai penghargaan baik di tingkat regional maupun nasional.
“Kami terus berupaya memperkuat ekonomi berbasis desa dan kecamatan agar pertumbuhan ekonomi semakin merata dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Sunggono.
Dia menjelaskan, pencapaian pendapatan daerah tahun 2024, di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 12,7 triliun dari target Rp 14,3 triliun atau sekitar 88,75 persen. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 12,8 triliun dari target Rp 14,5 triliun atau 88,14 persen.
Sunggono menegaskan bahwa penyampaian LKPJ bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan DPRD.
“LKPJ ini merupakan cerminan dari komitmen Pemkab Kukar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meski sudah banyak pencapaian positif, kami tetap akan berupaya memperbaiki aspek yang masih perlu ditingkatkan,” katanya.
Penyampaian LKPJ ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengharuskan kepala daerah menyampaikan laporan kinerja kepada DPRD sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik.
“Alhamdulillah, sebagian besar target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman telah tercapai. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan dan akan menjadi fokus kami ke depan,” ujarnya.
Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi, menekankan bahwa LKPJ bukan hanya laporan formal, tetapi juga refleksi sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan.
“LKPJ ini menunjukkan bahwa Pemkab Kukar telah bekerja sesuai dengan perencanaan yang disepakati bersama DPRD. Kami berharap ke depan sinergi ini terus diperkuat agar pembangunan daerah semakin optimal,” ujarnya.
Dengan adanya laporan ini, DPRD Kukar akan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi strategis, guna memastikan pembangunan di Kukar terus berjalan sesuai dengan visi daerah yang telah ditetapkan. (ADV/Kominfo Kukar)
