MEDIABORNEO.NET, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Adendum NPHD.
Acara ini berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, pada Rabu (19/3/2025), dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk KPU, Bawaslu, serta unsur TNI dan Polri.
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Ketua KPU Kukar Rudi Gunawan, dan Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo.
Selain itu, turut serta dalam penandatanganan Adendum NPHD adalah Dandim 0906 Kukar Letkol Czi Damai Adi Setiawan, Dandim 0908 Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto, Kapolres Kukar AKBP Dody Surya Putra, serta perwakilan dari Kapolres Bontang.
Dalam sambutannya, Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memastikan pengalokasian anggaran PSU sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami memastikan pembiayaan PSU ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan telah melalui tahapan verifikasi sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kelancaran PSU ini,” ujar Edi.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, mengungkapkan bahwa total anggaran yang disetujui untuk PSU mencapai Rp62,432 miliar. Jumlah ini lebih rendah dari usulan awal sebesar Rp82,848 miliar, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp20,416 miliar.
“Dalam kondisi keuangan daerah yang harus dikelola dengan bijak, efisiensi ini menjadi langkah positif. Namun, hal ini tidak mengurangi esensi dan kelancaran pelaksanaan PSU,” kata Rinda.
Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk mendukung seluruh tahapan PSU, termasuk logistik pemilu, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengamanan selama proses pemungutan suara berlangsung.
Bupati Kukar juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses PSU berlangsung. Dia meminta semua pihak, terutama penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, bekerja sama untuk memastikan jalannya pemungutan suara dengan jujur, adil, dan transparan.
“Mari kita jaga kondusivitas daerah, pastikan PSU berjalan dengan baik, sukses, dan tertib. Saya juga mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk datang ke TPS pada 19 April 2025 dan gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. (ADV/Kominfo Kukar)
