Mediaborneo.net, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Immanuel, memastikan nota petisi dari aksi unjuk rasa yang digelar Selasa (21/4/2026) akan segera dibahas di internal dewan bersama pimpinan dan seluruh fraksi.
“Tentu setelah ini akan kita rapatkan ke pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk membahas ini. Ya, tadi memang ketua tidak ada karena masih retret,” ujar Ekti.
Diketahui, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud tidak menemui massa aksi karena tengah mengikuti kegiatan retret.
Aksi tersebut diikuti ribuan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat. Mereka mendatangi Kantor DPRD Kaltim untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama terkait evaluasi kinerja Gubernur Kalimantan Timur serta kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Sebelumnya, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan permohonan maaf terbuka yang menjadi sorotan. Ia mengakui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD belum berjalan optimal.
“Kami ini meminta maaf sebagai anak DPRD. Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting kami dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik,” kata Husni.
Ia juga menegaskan bahwa tidak tepat jika DPRD mencoba membenarkan sejumlah alokasi anggaran yang dipersoalkan publik.
“Nonsens kalau kami kemudian menjelaskan positif karena penganggaran Rp8,5 miliar, Rp2,5 miliar itu. Masyarakat Kaltim hari ini harusnya sudah diketahui oleh DPRD kami. Untuk itu sebagai anak-anak Kaltim kami mohon maaf,” tegasnya.
Dalam petisi yang diajukan, massa menuntut audit terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat serta mendesak DPRD Kaltim memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami menuntut mereka benar-benar melaksanakan fungsi pengawasannya,” demikian salah satu poin tuntutan massa.
Aksi besar ini menjadi tekanan serius bagi DPRD Kaltim untuk segera mengambil langkah konkret, sekaligus menjawab kritik publik terhadap kinerja legislatif dan pemerintah daerah. (Oen/M Jay)
