MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Rusman Yaqub mengatakan, banyak kebocoran terjadi pada sumber-sumber pendapatan Kaltim.
“Banyak sumber kebocoran yang harus kita dorong untuk ditutup. Misalnya selisih harga batu bara yang nilai kalorinya 7 dengan harga turun 5,5. Nah selisihnya harusnya kita tahu dan ini pusat tidak pernah transparan,” ujarnya.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, menurut Rusman Yaqub, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus memiliki langkah berani menutup sumber kebocoran tersebut.
Khususnya pada sektor pertambangan, lanjut dia, sumber daya alam batu bara Kaltim sudah dikeruk secara masif. Tetapi hasil yang kembali ke daerah sangat kecil. Bahkan parahnya lagi, berdampak buruk pada alam dan lingkungan di Kaltim itu sendiri.
Kewenangan pertambangan yang ditarik ke pusat, dinilai Rusman Yaqub, sangat merugikan Kaltim, karena daerah tak lagi memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Justru aktivitas penambangan batu bara bertebaran di Bumi Etam.
“Banyak sebetulnya sumber penerimaan yang bisa kita sasar. Tapi ayo kita harus berani menolak adanya izin tambang baru. Kaltim harus berani menyatakan bahwa kami tidak mau lagi ada perpanjangan izin tambang, kami tidak mau ada perluasan kawasan penambangan, kami mau memulihkan fungsi hutan kami untuk rakyat Kaltim dan Indonesia. Ini harus dideklarasikan bersama,” pungkasnya. (HK/M. Jay/Adv/DPRD Kaltim)
