Mediaborneo.net, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali melanjutkan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 melalui rapat Pansus yang digelar di Balikpapan sejak Kamis kemarin (19/6/2025).
Ketua Pansus RPJMD Sarifatul Sya’diah, menekankan pentingnya penyelarasan program unggulan provinsi dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota.
Menurut Sarifatul, momen ini menjadi kesempatan emas karena bertepatan dengan jadwal kunjungan dewan ke dalam daerah, sehingga koordinasi dengan berbagai pihak bisa dilakukan secara lebih intensif dan mendalam.
“Kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin agar pembahasan RPJMD bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rapat tersebut membahas berbagai komponen penting dalam RPJMD, termasuk isu strategis, tantangan pembangunan, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah selama lima tahun ke depan.
Program unggulan seperti Gratispol (pendidikan gratis hingga S3) dan Jospol (jaminan sosial-politik seperti BPJS gratis, insentif marbot, wifi gratis, dan lainnya) menjadi perhatian utama karena menyerap anggaran cukup besar.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program tersebut tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan yang sudah dilakukan di kabupaten/kota. Seperti BPJS, hampir semua kabupaten/kota sudah menganggarkan. Kalau provinsi ikut anggarkan tanpa koordinasi, jadinya data overlap dan tidak efisien,” kata Sarifatul.
Ia menegaskan pentingnya pemetaan yang akurat dan sinkronisasi lintas wilayah agar bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh masyarakat yang belum terlayani. Selain itu, Sarifatul juga mengingatkan soal batas kewenangan masing-masing pemerintah.
“Provinsi harus fokus pada kewenangannya, seperti pendidikan tingkat menengah atas. Itu yang harus diutamakan,” tegasnya. (Oen/ADV/DPRD Kaltim)
