Mediaborneo.net, Samarinda – Persoalan akses pendidikan tingkat menengah pertama di Samarinda kembali menjadi sorotan.
Kali ini, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Novan Syahronny Pasie menegaskan perlunya pemerataan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh wilayah kota, terutama di daerah pinggiran yang selama ini luput dari perhatian.
Dalam rapat koordinasi bersama pihak eksekutif, Novan mengangkat fakta lapangan yang terjadi di Kecamatan Samarinda Seberang. Di kawasan tersebut, hanya terdapat satu SMP negeri yaitu SMP Negeri 3 Samarinda. Kondisi ini menyebabkan warga di wilayah tersebut kesulitan mendapatkan akses sekolah melalui jalur zonasi.
“Jika hanya mengandalkan jalur domisili, maka anak-anak yang tidak tertampung di SMP 3 harus mencari sekolah ke wilayah lain seperti Palaran atau Loa Janan Ilir. Ini menjadi beban bagi orang tua dan tidak adil untuk anak-anak kita,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).
Ia juga menyoroti wilayah lain seperti Dapil 5, di mana banyak sekolah berdiri namun berjarak sangat jauh dari pemukiman. Hal ini menurutnya memperparah ketimpangan akses pendidikan di Samarinda.
“Kita tidak hanya bicara jumlah sekolah, tetapi distribusi dan jaraknya. Ada daerah yang sekolahnya banyak, tapi tidak dekat dengan penduduknya. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Kendala utama dalam pembangunan sekolah, lanjut Novan, adalah keterbatasan lahan dan alokasi anggaran dari APBD. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebutuhan pendidikan tidak boleh dikesampingkan.
“Memang kita punya banyak program prioritas, tapi pembangunan SMP baru harus tetap masuk dalam agenda strategis. Pendidikan adalah pondasi masa depan kota kita,” katanya.
Wali Kota Samarinda pun disebut telah merespon masukan ini dengan serius. Ia menginstruksikan jajarannya untuk melakukan studi lapangan di daerah-daerah yang minim sekolah dan menjajaki kemungkinan pembangunan unit sekolah baru.
Sebagai solusi jangka menengah, Novan Syahronny Pasie mengusulkan adanya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memprioritaskan pembangunan SMP dalam 2 hingga 3 tahun mendatang.
“Kalau ini jadi prioritas bersama, mari kita buat kesepakatan jangka waktu. Kita targetkan dua sampai tiga tahun ke depan sudah ada sekolah baru di daerah yang membutuhkan,” tutupnya. (Koko/ADV/DPRD Samarinda)