Mediaborneo.net, Samarinda – Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kaltim terus bergulir, meski masih menunggu kepastian terkait ketersediaan lahan permanen.
“Usulan pemerintah provinsi untuk memanfaatkan lahan di Bukit Biru, termasuk penggunaan sementara gedung SMA Negeri 16, pada dasarnya sudah diterima oleh Kementerian Sosial,” ungkap Andi.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program Sekolah Rakyat tak bisa sembarangan.
“Rintisan sekolah ini sifatnya hanya satu tahun. Oleh karena itu, harus diiringi dengan pembangunan gedung permanen. Jika tidak ada kesiapan fisik, maka rintisan tidak dapat dilanjutkan,” katanya.
Dalam rapat daring bersama 39 pemerintah daerah di Kaltim, termasuk 38 kabupaten/kota, terungkap bahwa Pemkot Samarinda menjadi pihak yang paling siap melaksanakan Sekolah Rakyat. Lahan yang disiapkan Pemkot telah siap bangun, berbeda dengan Pemprov yang masih menunggu proses pematangan lahan oleh Dinas PUPR.
“Pematangan lahan oleh PUPR kemungkinan baru selesai November atau Desember. Ini membuat rintisan sekolah rakyat oleh Pemprov tidak memungkinkan dalam waktu dekat, kecuali oleh Pemkot yang sudah siap,” lanjut Andi.
Lokasi SMA Negeri 16 juga masih dalam proses kajian oleh Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Strategis Wilayah Kaltim. Jika hasil survei menyatakan layak, maka SMA 16 berpotensi menjadi lokasi Sekolah Rakyat permanen.
“Pak Gubernur sangat mempertimbangkan ini. Tapi kami juga harus memperhatikan bahwa SMA 16 saat ini masih digunakan oleh sekitar 800 siswa. Maka, jika dijadikan sekolah rakyat, operasional SMA-nya juga harus tetap berjalan,” tegas Andi.
Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk menghadirkan akses pendidikan inklusif bagi masyarakat marginal. Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung program ini secara maksimal, sembari menunggu hasil final dari kajian teknis dan kesiapan lahan.
“Selama lahannya siap bangun, maka penyelenggaraan bisa dilakukan. Kami terus menjalin koordinasi lintas sektor demi mewujudkan sekolah rakyat yang berkelanjutan dan berkualitas,” tutup Andi. (Oen/ADV/Diskominfo Kaltim)
