Mediaborneo.net, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, kembali menunjukkan komitmennya terhadap penanganan banjir yang sudah lama menghantui warga Kota Samarinda.
Usai membuka forum diskusi terfokus (Focus Group Discussion/FGD) terkait Sub-DAS Karang Mumus, Seno Aji menyerukan langkah konkret dan strategis untuk menanggulangi persoalan banjir secara menyeluruh. Ini bukan lagi saatnya berbicara, tetapi bertindak.
“Subdas Karang Mumus kini memikul beban yang sangat berat. Sungai Benanga pun sudah terlalu dangkal untuk berfungsi optimal,” tegas Seno Aji dalam sambutannya.
Menurutnya, solusi parsial tidak lagi cukup. Diperlukan master plan terpadu untuk Sub-DAS Karang Mumus, dan lebih dari itu, pendekatan holistik terhadap seluruh wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam mulai dari Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, hingga ke Samarinda.
Seno Aji mengusulkan pembangunan aliran baru selain Karang Mumus sebagai jalur pengalihan air, sehingga tidak seluruhnya masuk dan membebani pusat kota.
“Ini harus segera kita bahas, agar kita tidak terus-menerus menjadi korban banjir tahunan yang bisa dicegah dengan perencanaan yang matang,” katanya.
Namun demikian, wacana tanpa dukungan anggaran yang memadai hanya akan menjadi mimpi kosong. Saat ini, menurut perhitungan tim teknis, dibutuhkan sedikitnya Rp70-80 miliar per tahun selama tiga tahun hanya untuk pengerukan Sungai Benanga agar dapat kembali berfungsi normal. Sementara itu, anggaran dari Balai Wilayah Sungai (BWS) yang tersedia hanyalah sekitar Rp10 miliar per tahun jumlah yang jauh dari mencukupi.
Maka dari itu, Seno Aji menyatakan akan segera melanjutkan koordinasi dengan pihak BWS minggu depan untuk mendorong penambahan anggaran signifikan. Selain itu, ia juga mengisyaratkan akan melakukan pendekatan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Dalam Negeri guna mengalokasikan efisiensi belanja ke sektor yang lebih krusial seperti penanggulangan banjir.
“Kalau efisiensi anggaran kita arahkan untuk sektor kritikal seperti ini, Kemendagri membolehkan. Jadi kita harus bergerak cepat, jangan sampai bencana ini terus berulang tanpa solusi konkret,” tegasnya. (Oen/Adv/ Diskominfo Kaltim)
