MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Samarinda Fuad Fakhruddin mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pakir dinilai belum maksimal.
“Untuk parkir, kita sudah lakukan dari beberapa hasil yang sudah jalan, tapi saat ini belum maksimal, ” katanya.
Dikatakannya, untuk mendongkrak pendapatan meningkat di sektor parkir, Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah membuat program. Diantaranya pemberlakuan e-parkir dan parkir nontunai.
Untuk dapat melaksanakan program tersebut, Dinas Perhubungan tentunya membutuhkan anggaran.
“Dishub sudah mengusulkan untuk penambahan anggaran di Bapenda dan sudah direalisasikan, ” katanya.
Menurutnya, pelaksanaan program e-parkir maupun parkir nontunai akan dapat berjalan baik, jika didukung dengan regulasi yang tegas. Karena lanjut Fuad, pelaksanaan program yang tidak didukung regulasi, maka tidak akan berjalan maksimal. Justru yang terjadi anggaran yang digunakan sia-sia.
“Saya sudah sampaikan bahwa itu harus ditekan untuk kenaikannya. Jadi, bagaimana regulasinya juga bisa dirubah, ” ujarnya.
Terkait dengan program parkir nontunai, Fuad mendorong agar program tersebut segera terlaksana untuk mengurangi “kebocoran” dari pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir.
“Mereka (Dishub Kota Samarinda, red) sudah menyampaikan kepada kami, bahwa sudah ada 60 titik yang akan dijadikan tempat atau sarana untuk dipungut parkir secara elektronik, ” katanya.
“Saya sarankan juga, karena supaya pemerintah tidak menerima lagi parkir tunai. Mereka hanya menerima nontunai saja. Jadi, bagi mereka yang parkir tidak membayar nontunai, harus dilarang parkir, ” sambungnya.
“Tapi tentunya petugas parkir juga menyampaikan kepada orang yang mau parkir, bahwa parkir wajib menggunakan nontunai. Ini sebagai upaya untuk bersama, membantu pemerintah mendapatkan PAD juga, ” imbuhnya. (Adv/Koko)
