MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda Novan Syahronny Pasie mendukung dibentuknya UPT penanggulangan penanganan bencana.
“Kami harap dengan dibuatnya unit UPT, maka pos-pos kegiatan penganan kebencanaan hingga revitalisasi jadi lebih jelas,” ujarnya.
Dia menyebut, penanganan beberapa bencana seperti tanah longsor yang memerlukan penanganan besar, menjadi lebih mudah dilaksanakan dengan adanya UPT.
“Contoh longsor dan jalan rusak yang terjadi di Teluk Bajau. Memang mau tidak mau pakai turap dan segala macam. Sedangkan syarat untuk melakukan penanggulangan awal hanya batasnya tertentu saja. Jadi tidak bisa ditangani maksimal. Karena untuk penanganan maksimal harus masuk sistem perencanaan, ” terangnya.
Dikatakannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sendiri akan terkendala dalam penanganan bencana yang levelnya besar. Tidak hanya terbentur dengan nomenklatur, tapi juga anggaran.
“Sama seperti yang dilakukan Pemkot, makanya kita sambut baik adanya UPT. Karena kita ini mau memperbaiki misalnya longsoran dengan diameter 20 x 20, sedangkan kita tidak punya pos penanggulangan. Maka tidak akan bisa kita lakukan perbaikan. Bukan cuma terbentur nomenklatur anggaran yang tiba-tiba dikeluarkan, karena itu masuk kategori berat. Nah itu diatur oleh Kementerian PUPR, ” tandasnya. (Adv/Koko/M Jay)
