Mediaborneo.net, Samarinda – Situasi keamanan di Timur Tengah mendorong penyelenggara perjalanan umrah untuk lebih cermat menyusun rencana keberangkatan. Mudah ke Baitullah (MKB) menilai koordinasi antara pemerintah, maskapai, dan penyedia layanan umrah diperlukan agar perubahan perjalanan dapat ditangani tanpa mengabaikan keselamatan, serta hak jemaah.
CEO Mudah Ke Baitullah, Sujianto, mengatakan dampak situasi geopolitik tidak hanya dirasakan oleh jemaah, tetapi juga oleh penyelenggara perjalanan. Perubahan rute dan jadwal penerbangan dapat berimbas pada tiket pesawat, pemesanan hotel, serta pembayaran kepada mitra layanan di Arab Saudi.
Menurut Sujianto, penyelenggara umrah harus menyesuaikan rencana perjalanan berdasarkan kondisi dan arahan otoritas. Namun, perubahan tersebut juga memerlukan komunikasi yang jelas agar jemaah memahami pilihan yang tersedia, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang atau penundaan keberangkatan.
“Kami menghormati imbauan pemerintah. Keselamatan jemaah tetap yang utama,” ujar Sujianto.
Ia menjelaskan, MKB tetap mengupayakan keberangkatan bagi jemaah yang telah mendaftar selama situasi memungkinkan. Jika dibutuhkan, perusahaan dapat menyesuaikan tanggal, jam penerbangan, maupun maskapai. Keberangkatan akan ditunda apabila kondisi dinilai tidak mendukung keselamatan jemaah.
MKB juga mengevaluasi rencana penerbangan untuk keberangkatan mendatang, termasuk periode Januari 2027 hingga Ramadan. Perusahaan memprioritaskan pilihan penerbangan langsung apabila tersedia dan menyiapkan alternatif perjalanan untuk menghadapi kemungkinan perubahan situasi.
Sujianto menambahkan, perubahan penerbangan berpotensi menimbulkan biaya tambahan, seperti biaya penggantian tiket dan penyesuaian akomodasi. Sementara itu, dana yang telah dibayarkan kepada pemasok layanan tidak selalu dapat dikembalikan dalam waktu singkat.
Karena itu, ia menilai koordinasi lintas pihak sangat penting, terutama untuk membantu penyelenggara menangani perubahan jadwal, proses pengembalian dana, dan komunikasi kepada jemaah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada biro perjalanan karena situasi geopolitik berada di luar kendali mereka.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI telah mengimbau jemaah umrah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah situasi keamanan Timur Tengah. Pemerintah juga mengingatkan jemaah agar memperhatikan rute perjalanan, khususnya penerbangan transit melalui wilayah yang perlu dicermati kondisi keamanannya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya mengimbau jemaah untuk memilih penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah apabila tersedia. Sehari setelahnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf juga mengingatkan jemaah agar berhati-hati ketika menggunakan penerbangan transit.
Kemenhaj turut meminta penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk memantau kondisi jemaah dan menyampaikan informasi apabila terdapat perubahan jadwal maupun penanganan perjalanan. Imbauan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi penyelenggara dalam mengevaluasi rute dan menyusun alternatif keberangkatan.
Di sisi lain, Sujianto mengingatkan jemaah agar tetap berkomunikasi dengan pihak travel, meminta penjelasan mengenai pilihan yang tersedia, dan memahami ketentuan yang berlaku sebelum menyetujui perubahan perjalanan.
“Kepada jemaah, kami memahami kekhawatiran ketika rencana ibadah berubah. Travel juga ikut terdampak dan sedang mengusahakan jalan keluar,” katanya.
Ia berharap koordinasi pemerintah dengan maskapai dan penyedia layanan dapat membantu proses penyesuaian perjalanan berjalan lebih efektif. Dengan begitu, jemaah memperoleh informasi yang jelas mengenai status keberangkatan, pilihan alternatif, serta konsekuensi dari setiap perubahan.
“Tujuan kami tetap sama, jemaah bisa beribadah dengan aman dan setiap perubahan ditangani secara transparan,” pungkas Sujianto. (Koko/M Jay)
