Mediaborneo.net, Samarinda – Kelanjutan pembangunan Teras Samarinda Tahap III dipastikan bergantung pada pembahasan APBD 2027.
Di tengah ruang fiskal yang masih terbatas, DPRD Samarinda memastikan usulan proyek tersebut akan melewati proses evaluasi menyeluruh sebelum diputuskan layak atau tidak untuk dibiayai.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memberikan kepastian terkait kelanjutan proyek tersebut.
Menurut dia, seluruh usulan pembangunan yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kita belum bisa memastikan apakah teman-teman di DPRD akan setuju, karena kita ingin melihat dulu usulan Pemkot apakah masuk dalam rancangan 2027,” ujarnya.
Abdul Rohim menegaskan, pembahasan tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang dibutuhkan. DPRD juga akan menilai sejauh mana proyek tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Karena itu, proyek yang menyerap anggaran besar wajib memiliki manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah.
“Jangan sampai outcome-nya kecil. Sudah keluar biaya besar, tapi dampaknya kecil. Itu tidak efektif dan tidak efisien,” katanya.
Dia menjelaskan, salah satu ukuran yang akan menjadi perhatian DPRD adalah kemampuan proyek menciptakan efek berganda atau multiplier effect. Kehadiran infrastruktur baru diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan daya tarik kawasan, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal.
Selain manfaat ekonomi, Abdul Rohim mengingatkan agar pemerintah tetap menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran.
Menurutnya, pembangunan fisik tidak boleh mengurangi alokasi untuk pelayanan publik yang lebih mendesak.
“Kalau layanan dasar masyarakat sudah terpenuhi, baru kita pikirkan infrastruktur yang lebih besar. Tapi kalau kebutuhan dasar masih belum terpenuhi, maka belanja infrastruktur besar akan kita pertimbangkan kembali,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan pengalaman penyusunan anggaran tahun 2026 yang memaksa sejumlah proyek strategis mengalami penyesuaian akibat keterbatasan fiskal. Kondisi itu, kata dia, menjadi pengingat agar setiap rencana pembangunan disusun secara realistis.
“Seperti penyelesaian terowongan yang nilainya sekian miliar, akhirnya dipangkas dan dipending karena tidak ada anggaran. Termasuk proyek infrastruktur besar lainnya,” ungkap Abdul Rohim.
DPRD Samarinda akan meminta penjelasan rinci dari Pemkot Samarinda mengenai urgensi pembangunan Teras Samarinda Tahap III. Penjelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan proyek sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan target yang ingin dicapai pemerintah.
“Kita akan dengarkan dulu argumentasinya, apakah proyek ini bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan visi misi Pemkot. Harus inline dulu dengan arah pembangunan,” katanya.
Meski akan melakukan pembahasan secara ketat, Abdul Rohim memastikan DPRD tetap berkomitmen mendukung pembangunan Kota Samarinda. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran agar setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Prinsipnya kita tetap mendukung pembangunan, tapi harus melihat kemampuan anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat,” pungkas Abdul Rohim. (Adv/DPRD Samarinda)
