MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar hearing dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, membahas mengenai terkait upaya percepatan dan penurunan angka stunting, Rabu (8/11/2023).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengungkapkan, dalam rapat tersebut pihaknya menanyakan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta target yang telah dicapai dalam percepatan penurunan angka stanting.
“Kita sudah membuat Satgas atau tim yang terintegrasi dengan beberapa OPD. Sekarang sudah terlaksana dan ada surat edaran dari pak Wali Kota terkait program pemerintah yaitu pembagian telur kepada anak setiap harinya,” katanya.
Dikatakannya, pelaksanaan program tersebut telah dilakukan sejak bulan September hingga Oktober dengan data yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang dihimpun dari posyandu, terkait anak yang tergolong stunting sebanyak 2500 anak.
“Kita fokus pada anak-anak usia di bawah dua tahun dan setelah diverifikasi hanya tersisa 714 anak yang terdeteksi stunting di 10 kecamatan,” katanya.
Menurut Puji, banyak faktor yang menyebabkan anak-anak mengalami stunting. Diantaranya, ditemukan di beberapa daerah anak-anak stunting dengan penyakit bawaan dan juga pada saat lahir memiliki berat badan rendah serta mengalami pendarahan. Hal tersebut harus ditangani oleh Dinas Kesehatan dan rumah sakit, guna memberikan penanganan secara spesifik.
“Seperti keinginan presiden RI yang menyatakan bahwa angka stunting di tahun 2024 harus mencapai 14 persen, tapi Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya tidak akan berhasil tanpa melibatkan dunia usaha dan peran serta masyarakat,” katanya.
Puji berharap, untuk mencapai angka nasional, harus kerja keras yang kuat dan ketersediaan sumber daya manusia dibutuhkan untuk membantu pemerintah menurunkan angka stunting.
“Perlu perhatian dan bersama-sama seluruh pihak untuk mengatasi masalah ini,” pungkasnya. (Koko/M. Jay/Adv/DPRD Samarinda)
