MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Maraknya kegiatan pertambangan di Kaltim tak dipungkiri berdampak pada kerusakan lingkungan dan hutan yang ada. Yang mana, dipastikan juga akan merugikan masyarakat Kaltim itu sendiri.

Buktinya, hutan Kaltim mulai gundul, bencana longsor dan banjir terus terjadi, lubang pasca tambang bertebaran di mana-mana yang bahkan hingga merenggut nyawa. Sementara itu, pemerintah daerah seperti tak bisa berbuat apa-apa.

Kondisi ini memunculkan keprihatinan banyak pihak. Diantaranya Anggota DPRD Kaltim, Rusman Yakub.

“Satu sisi kita mengejar pendapatan dari selisih penghargaan terhadap penurunan emisi, tapi satu sisi tidak ada program signifikan yang kita lakukan untuk pemulihan hutan dan berbagai kawasan ekologi kita,” ujarnya.

Dikatakan Rusman Yaqub, dengan masifnya pengerukan hasil bumi Kaltim, juga dibarengi dengan mengembalikan fungsi hutan untuk meminimalisir dampak buruk.

“Mestinya itu kalau menghasilkan, yang dilakukan kemudian bahwa fungsi hutan dikembalikan,” katanya.

“Kita perlu kita kembalikan fungsi hutan. Tapi persoalan kita tidak lakukan itu karena itulah jalan pintas untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang sifatnya instan, tapi ujungnya ada kerusakan ekologi yang luar biasa berdampak pada efek sosial dalam kehidupan anak cucu kita,” sambung Rusman Yaqub.

Sejak dahulu kala, lanjutnya, masyarakat Kaltim damai dan selalu hidup dalam kawasan hutan. Tetapi hari ini, masyarakat lokal justru terusir dari tempatnya.

“Ingat, Kaltim itu dari dulu rakyatnya selalu hidup dalam kawasan hutan. Tapi hari ini banyak warga masyarakat kita tercabik hidupnya dari hutan itu sendiri,” ujarnya.

Kepada pemerintah, dirinya berharap, ke depan pengelolaan hutan lebih bersifat ekonomi, agar daerah dan rakyatnya tidak dirugikan.

“Pengelolaan hutan ke depan harus bernilai ekonomi. Banyak sumber ekonomi yang dapat dikelola di sekitar hutan. Tapi masalahnya kita tidak menggali, yang dilakukan justru bagaimana menghasilkan duit. Kita dorong, sudah waktunya Kaltim tanpa eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Buktinya bisa, CPO kita ada, kalau bisa kita wujudkan, yang penting ada kelola dengan baik,” pungkasnya. (HK/M. Jay/Adv/ DPRD Kaltim)

Don`t copy text!