MEDIABORNEO.NET, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono menjadi narasumber kegiatan seminar Sinergitas dan Kolaborasi Dalam Identifikasi Korban Mati pada Disaster Karhutla di Kaltim. Kegiatan ini digelar di Hotel Jatra Balikpapan, Rabu (6/12/2023).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Polda Kaltim untuk mengantisipasi meningkatnya berbagai kejadian karhutla yang menimbulkan korban jiwa. Kemudian juga bertujuan untuk membahas strategi identifikasi korban mati dalam situasi darurat, serta mengintegrasikan upaya dan sumber daya dari berbagai instansi terkait.
Seminar ini melibatkan pakar di bidang penanggulangan bencana, medis forensik dan manajemen krisis juga menjadi highlight diskusi. Para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung dan berbagi pengalaman, sehingga terjadi pertukaran ide untuk peningkatan kapasitas penanganan darurat.
Acara yang dibuka oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Mujiyono, turut dihadiri Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur, jajaran TNI dan Polri, Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas Kesehatan Kaltim, Dinas Sosial Kaltim, Basarnas Kota Balikpapan, Damkar Kota Balikpapan, dan perwakilan UPTD KPHP Kota se-Kaltim.
Dalam penjelasannnya, Nidya Listiyono menyampaikan, peran DPRD dalam komitmen anggaran penyelenggaraan identifikasi korban mati pada disaster karhutla.
Dia menyebut, DPRD memiliki tiga fungsi yaitu monitoring, budgeting dan legislasi. Yang mana, lanjutnya, DPRD bersama pemerintah daerah membuat peraturan yang bisa diterapkan di Provinsi Kaltim.
“Yang terbaru, kami beserta jajaran Polda Kaltim, lagi menginventarisasi terkait pendapatan pajak kendaraan. Kebetulan kami di Komisi II itu fokusnya adalah cari anggaran. Sehingga saat ini anggaran kita, dari 2019 lalu sebesar kurang lebih 12 triliun, sekarang sudah memasuki 20,6 triliun. Dan tahun depan kami menggenjot Bapenda untuk bisa minimal 25 sampai 30 triliun,” katanya.
Dinas Kehutanan Kaltim, kata dia, sebagai mitra Komisi II DPRD Kaltim, dilihat dari LPSE yang ada, yaitu penganggaran di tahun 2023, menurutnya cukup minim yaitu sebesar Rp 960 juta.
“Mudah-mudahan dari Polda Kaltim termasuk TNI, terkait pengadaan-pengadaan untuk kendaraan-kendaraan baik itu dilaut maupun di darat untuk pengamanan termasuk juga mitigasi terkait kebakaran hutan. Mudah-mudahan bisa kita support,” ujarnya.
Dikatakannya, dalam hal penganggaran perlu ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian di ajukan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim melalui instansi atau dinas yang membidanginya.
“Tentu kami DPRD Provinsi Kaltim berkomitmen untuk tetap mensupport dalam hal penganggaran, tinggal bagaimana kami menyetujui. Cuma memang terkait proses, terkait penganggaran di beberapa OPD itu tentu ada skala prioritasnya,” pungkasnya. (adv)
