MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, wacana baru pembangunan terowongan yang digagas oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun menjadi strategi mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan Pasar Sungai Dama hingga Jalan Otto Iskandardinata.

Secara teknis pelaksanaan di lapangan, DPRD Samarinda, kata dia, menyerahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Sedangkan untuk pembahasan anggaran, dilakukan bersama dengan DPRD Samarinda.

“Untuk masyarakat Samarinda, tentu full kita dukung perencanaannya. Nantinya, apakah itu bisa dilakukan atau tidak, teknis yang berbicara. Kita menyerahkan seluruhnya kepada pak Wali Kota,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/3/2022).

Mengenai realisasi pengerjaan pembangunan terowongan tersebut, Angkasa mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum memiliki gambaran, karena belum adanya penyampaian secara resmi dan detail oleh Pemkot Samarinda.

“Saya tidak punya gambaran kapan dilaksanakan. Secara teknis semua ditangani Pemkot, kemungkinan setelah dipastikan bahwa sudah ada perencanaan dan tahun ini sudah digarap, mungkin kita baru bicara teknis. Bagaimanapun masyarakat harus tahu, tapi sampai hari ini kami masih menunggu apa yang sudah dilaksanakan Pemkot untuk pembangunan terowongan ini,” jelasnya.

Legislatif dari partai PDIP ini menyebut, rencana pembangunan jembatan layang di wilayah tersebut yang sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Pemkot Samarinda, hingga saat ini masih “abu-abu”.

“Dulu ada wacana jembatan layang, itu juga belum bergeser. Kita juga ingin melebarkan jalan, tapi tidak mungkin bisa dilakukan di situ untuk mengatasi kemacetan. Apalagi dengan membangun jembatan layang harus biaya besar, hampir mendekati Rp 1 triliun,” katanya.

Angkasa mengingatkan, untuk pembangunan, banyak hal yang harus dipikirkan, terutama sudah harus melalui kajian teknis.

“Wali Kota baru punya terobosan baru, jembatan layang diganti dengan terowongan, anggaran lebih murah, silakan. Karena kalau jalan layang, kita harus pembebasan. Tapi kalau terowongan, secara teknis perlu pertimbangan apakah kontruksi gunung mendukung untuk terowongan. Kalau tidak mendukung, tidak bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (Advetorial)

Penulis : koko

Editor :  M Jay

Don`t copy text!