MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua Komosi III DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra meminta kepada pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda untuk meningkatkan patroli di Jembatan Mahkota 2. Pasalnya, tak jarang masyarakat menyampaikan keluhan kepada Anggota DPRD Samarinda mengenai masih adanya mobil truk yang melintas di jembatan tersebut.

Dikatakannya, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum mencabut larangan lintas bagi kendaraan bertonase besar, seperti mobil truk.

“Kita minta dari pihak Dishub untuk patroli lagi ke daerah Mahkota atau pihak dinas PU melihat atau meninjau kembali apakah Jembatan Mahkota itu bisa dilewati truk besar atau belum? Karena kami ini banyak terima keluhan masyarakat soal masih adanya truk yang lewat di sana,” ujarnya ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (4/1/2023).

Masih kata Samri, pembangunan Jembatan Mahkota 2 tersebut membutuhkan proses yang lama dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit melalui hasil pajak dari masyarakat. Seharusnya lanjut dia, jika memang jembatan dinilai sudah aman untuk dilalui kendaraan, termasuk mobil truk, harus segera dicabut larangan lintas bagi mobil truk.

Pasalnya, seluruh masyarakat berhak untuk menikmati pembangunan yang ada di daerahnya, karena masyarakat memiliki andil yang besar dalam pembangunan melalui pajak yang dibayarkan.

“Kita ini menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk membangun jembatan itu, dengan pembangunan terpanjang di dunia, waktunya sampai 12 tahun. Kemudian harusnya masyarakat umum sudah bisa menikmati. Ini jadi masalah juga, apalagi misalnya seperti saya merasa membayar pajak, nah kami juga menerima hak untuk menggunakan jalan ini, tapi kemudian setelah jembatan selesai, mereka tidak bisa melewati. Pasti ada protes, karena masyarakat membayar pajak,” katanya.

“Tapi kalau pemerintah menetapkan bahwa Jembatan Mahkota itu masih berbahaya untuk dilewati truk, saya meminta besok Dishub meningkatkan penjagaannya dalam rangka menjaga masyarakat lainnya,” sambungnya.

“Jangan sampai nanti jembatan tidak layak dilewati mobil besar atau truk besar, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Jembatan Kukar. Itu akan berbahaya, juga siapa yang akan bertanggung jawab,” pungkasnya. (Adv/Koko)

Don`t copy text!