MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ekti Imanuel memastikan pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait penabrakan jembatan Ing Martadipura beberapa waktu lalu.
Ekti menyebut, walaupun kewenangan atas jembatan yang berada di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kukar berada di DPRD Kukar. Namun Komisi III DPRD Kaltim, kata dia, menilai perlu untuk meminta keterangan instansi terkait mengenai berulangnya kasus jembatan di Kaltim oleh kapal-kapal ponton yang melintas di sungai.
“Dalam waktu dekat, Ketua Komisi III menyampaikan di grup, kita akan panggil KSOP karena dia terkait yang mengatur Lalin (lalulintas,red) di perairan sungai. Walaupun memang secara kewenangan, jembatan yang ditabrak ini (jembatan Ing Martadipura, red) ada di DPRD Kukar,” katanya, ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.
Mengenai kasus penabrakan jembatan yang ada di Kaltim oleh kapal ponton, kata dia, kerap terjadi bahkan selalu berulang. Padahal kata dia, berulang kami juga pihaknya melakukan pemanggilan kepada KSOP maupun Syahbandar dan pihak perusahaan kapal untuk duduk bersama mencari solusi.
“Kejadiannya justru berulang-ulang, kami juga bingung. Karena dalam aturannya yang mengatur itu KSOP, dia (KSOP, red) yang bisa mendenda dan mencabut izin. Kalau Pelindo, dia hanya ibu yang menyiapkan pekerjaan seperti kontrak. Ini sudah berulang kali juga kami panggil, apakah mungkin karena dendanya yang kurang mahal? Tapi dari beberapa kali temuan, sanksi yang diberikan sudah sangat keras, dicabut lisensi kapten yang mengemudi,” bebernya.
Ekti Imanuel berharap, pemerintah daerah dapat lebih berkomunikasi dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut.
“Proses ke depan, harus ada kerjasamanya pemerintah daerah dengan pihak terkait, sesuai aturan. Karena di sana memang kewenangan, seperti terkait aturan penegakan hukum, di sana ada Polair, karena ini sudah ada sanksinya tapi masih terus berulang,” pungkasnya. (Advetorial)
Penulis : Koko
Editor : M Jay
