MEDIABORNEO.NET, BALIKPAPAN – BPSDM Kaltim menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kompetensi Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim, di Swiss Bell Hotel, Balikpapan.

Kegiatan tersebut diikuti 100 orang Lurah dari 197 Lurah, selama dua hari berturut-turut sejak tanggal 15 Juni 2023. Peserta terbagi atas dua angkatan.

Panitia Penyelenggara kegiatan, Rina Kusharyanti, yang juga sebagai Plt. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF), BPSDM Kaltim melaporkan, kegiatan pengembangan Kompetensi Lurah diikuti sebanyak 100 orang, yang berasal dari Kota Balikapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Timur.

Dikatakannya, hanya Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat yang tidak mengirimkan perwakilannya. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu, memang tidak memiliki kelurahan.

Ketika dikonfirmasi wartawan, mengenai sisa Lurah yang belum berkesempatan mengikuti Pengembangan Kompetensi Lurah, Rina menjanjikan akan diagendakan pada tahun 2024 mendatang.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Lurah mengangkat tema “Empowering Leadership for Effective Government” dibuka oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi.

Dalam sambutannya, Nina Dewi menyampaikan, BPSDM Kaltim memberikan kesempatan kepada para Lurah untuk mempelajari bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang efektif.

“Para Lurah harus senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta berperan aktif sebagai pemimpin dan koordinator pemerintahan serta sebagai mediator masyarakat, guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ” pesannya.

Sementara itu, Jauhar Efendi, selaku Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim menambahkan, bahwa materi Pengembangan Kompetensi Lurah mencakup lima materi pokok dengan lima narasumber atau pemateri yang berbeda. Semua narasumber dari BPSDM Kaltim, yaitu para Widyaiswara Ahli Madya dan Widyaiswara Ahli Utama.

Pada hari pertama, usai pembukaan dan istirahat dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi pertama, tentang Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Kelurahan, disampaikan oleh Sugeng Chairuddin. Sedangkan materi kedua, tentang Teknik Pengambilan Keputusan, disampaikan oleh Bere Ali.

Pada hari kedua, ada tiga agenda materi, sebagai kelanjutan pada hari pertama. Materi pertama tentang Hubungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, disampaikan oleh Jauhar Efendi. Materi kedua, tentang Anti Korupsi, disampaikan oleh Imbran. Sedangkan materi ketiga atau materi terakhir tentang Optimalisasi Pelayanan Publik, disampaikan oleh Zuhriah.

Jauhar yang mengampu materi “Hubungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan”, mengatakan, bahwa pada saat sesi tanya jawab, pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh Lurah, adalah perubahan status kelurahan yang dulunya masuk sebagai perangkat daerah, tetapi sekarang sebagai perangkat kecamatan. Sementara tugas Lurah semakin hari bukan semakin ringan, tetapi semakin berat.

“Sebagai konsekuensi kelurahan menjadi perangkat kecamatan, maka anggaran untuk menyelenggarakan pemerintahan pada tingkatan paling bawah, semakin tidak memadai”, imbuhnya.

Penulis : Mje
Editor : M Jay

Don`t copy text!