Mendekati Nataru, Wakil Ketua DPRD Kaltim Minta Pemprov Pastikan Stok Bahan Pokok

MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memastikan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok, khususnya pada komoditas beras di pasar menjelang akhir tahun, seiring datangnya libur perayaan natal dan tahun baru (Nataru).

Dikatakannya, kemarau panjang dari dampak El Nino dan berkurangnya lahan pertanian menjadi faktor utama penurunan produksi beras di wilayah Kaltim.

Samsun menilai, Pemprov Kaltim berkewajiban untuk menjamin ketersediaan khususnya beras yang merupakan bahan pangan pokok bagi masyarakat.

Untuk itu dia mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk merancang strategi yang efisien, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kaltim.

“Saat ini yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan stok beras menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” katanya, Jumat (18/11/2023).

Samsun menegaskan bahwa langkah-langkah antisipasi harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya terkait dengan perayaan-perayaan khusus seperti lebaran atau Natal.

“Keberlanjutan pasokan pangan sepanjang tahun perlu menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Meskipun Kaltim selama ini masih sering mendatangkan beras dari luar wilayah ketika stok menipis, namun Samsun mengatakan bahwa fokus utama harus selalu diberikan adalah pada produksi beras lokal.

Di sisi lain, dalam rangka menunjang para petani menghasilkan pangan berkualitas, Samsun menyarankan beberapa upaya, diantaranya, memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai teknik pertanian modern, penggunaan pupuk organik, dan praktik-praktik berkelanjutan, memastikan petani memiliki akses ke teknologi pertanian terbaru, seperti sistem irigasi yang efisien dan varietas unggul, mengupayakan pasar yang stabil dan adil bagi petani agar mereka dapat menjual hasil panen dengan harga yang layak, menggunakan praktik pertanian ramah lingkungan guna menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan produksi.

“Dengan begitu produksi pangan lokal dapat meningkat dan kualitasnya tetap terjaga untuk keberlanjutan masyarakat Kaltim yang berdaulat,” pungkasnya. (Hk/M. Jay/Adv/DPRD Kaltim)

Share