MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menyebut, sejak Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan ada di Kaltim, Otorita IKN (OIKN) dinilai kurang membuka ruang komunikasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda), DPRD Kaltim maupun masyarakat.
“Sudah saya sering sampaikan bahwa Otorita ini harusnya banyak komunikasi, banyak membuka ruang pada Pemerintah Daerah maupun masyarakat, ” ujarnya.
Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, selama ini mulai muncul persoalan pasca penetapan dan dimulainya pembangunan IKN.
“Banyak persoalan terhadap lintas masyarakat, lintas pemerintah yang perlu dikoordinasikan dan itu menjadi keluhan masyarakat. Nah pada saat Musrenbang provinsi, soal itu saya sampaikan supaya Badan Otorita melakukan pertemuan dengan Pemprov, kabupaten/kota, DPRD dan masing-masing kelompok masyarakat, ” ujarnya.
Dikatakannya, pihak Deputi OIKN telah menjadwalkan melakukan roadshow ke seluruh kabupaten/kota Kaltim.
“Supaya proses berjalan ke depannya lebih mendapatkan dukungan dari stakeholder. Apalagi mereka ada target, regulasi dan konsentrasi bahwa 2024 operasional sudah mulai, ” katanya.
Terkait persoalan banyaknya tenaga kerja asing yang ada di IKN, menurut Sarkowi, pihak OIKN harusnya dapat mengontrol para pekerjanya dan memprioritaskan warga lokal yang juga memiliki keahlian dengan sertifikasi yang mumpuni.
“Itu termasuk yang kita sarankan, sampai pekerjaan sepele seperti tukang saja kita latih. Harusnya Otorita mengontrol para pekerjanya. Tidak perlu orang luar, walaupun faktanya masih ada orang luar. Ini yang bisa dikhawatirkan timbul kecemburuan sosial, bahkan konflik, ” tandasnya.
Penulis : Koko
Editor : M Jay
