MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Pemerintah mendorong peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, M. Syaibani, menyebut, UMKM tidak hanya menjadi prioritas dalam belanja pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga melibatkan sektor swasta.
“UMKM adalah bagian penting dalam siklus perekonomian kita. Kami mendorong belanja APBN, baik pusat maupun daerah, untuk memprioritaskan UMKM. Bahkan, kami juga memfasilitasi interaksi antara UMKM dengan pihak swasta,” ujar Syaibani baru-baru ini.
Melalui berbagai inisiatif, DJPb Kaltim berupaya memberikan pembinaan intensif kepada UMKM di wilayah ini. Pendekatan tersebut mencakup pelatihan, pemberian akses ke pasar, serta peningkatan kapasitas usaha agar UMKM dapat lebih berdaya saing. Beberapa event ekonomi lokal juga menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan mitra bisnis potensial.
“Dalam event-event yang diadakan di Kaltim, kami selalu berupaya memfasilitasi keterlibatan UMKM agar mereka bisa lebih aktif dalam kegiatan perekonomian,” kata Syaibani.
Meski tidak menyebutkan secara rinci nominal belanja untuk UMKM, Syaibani menegaskan, alokasi dana tersebut tersebar hampir di seluruh kementerian dan lembaga. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
Selain sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, fokus pada UMKM diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.
“Kami terus memantau dan membantu apa yang bisa kami fasilitasi agar UMKM dapat semakin terlibat dalam aktivitas perekonomian,” imbuhnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap UMKM tidak hanya menjadi pendukung ekonomi lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. (Koko/M Jay)
