MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA– Gerakan literasi sekolah yang didengungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, masih terbentur penyediaan anggaran, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang perpustakaan sekolah.
Kondisi ini terjadi di beberapa sekolah tingkat SD hingga SMP di Kota Samarinda. Bahkan untuk sekedar penyediaan fasilitas pojok baca pun masih terbatas.
Terkait persoalan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain angkat bicara.
Dikatakannya, biasanya alasan yang disampaikan oleh pihak sekolah sangat beragam. Mulai dari keterbatasan anggaran, lahan hingga kesulitan pengadaan buku.
Menurut dia, pihak sekolah sendiri bisa mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk penyediaan perpustakaan ataupun pojok baca di sekolah.
“Sekolah bisa usulkan ke Disdik. Memang sekolah tidak memiliki anggaran, hanya Disdik nanti yang akan membantu dan berkomunikasi dengan Komite Sekolah,” katanya saat ditemui beberapa hari yang lalu.
Sani mengakui, keberadaan perpustakaan sebagai fasilitas pendukung pendidikan sangat penting dalam peningkatan kegiatan belajar mengajar. Karena dengan adanya perpustakaan, literasi siswa juga bisa terukur.
“Makanya saya menentang sekali pembangunan sekolah bertaraf internasional, tidak usah membangun itu, itu. Kalau ada danaya bisa dipergunakan untuk memperbaiki sekolah yang ada dan menambah fasilitas dari pada uangnya untuk membangun sekolah bertaraf internasional, lebih baik digunakan untuk sekolah yg belum memiliki perpustakaan, bangun kelas, tambal atap yangg bocor. Jadi selesaikan masalah yang ada dulu, biar sekolah bisa rata menikmati fasilitas yang belum ada agar bisa ditambahkan, tutupnya. (Adv DPK Kaltim/Koko/M Jay)
