MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – “Bocornya” pendapatan kas daerah dari sektor reklame terus digali penyebabnya, untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan agar segera tertangani.
Untuk itu, Komisi II DPRD Kota Samarinda telah menjadwalkan akan melakukan hearing bersama pihak terkait dalam waktu dekat ini.
“Nanti kita sama-sama hearing bersama Dispenda,” ujarnya ditemui Mediaborneo.net baru-baru ini.
“Kita kemarin minta data-data reklame yang terdaftar, mana saja yang ada titik-titik tidak terdaftar,” sambungnya.
Diungkapkannya, dari informasi yang diterima Komisi II, ada simpang siur mengenai data jumlah reklame yang ada di Samarinda.
“Karena memang masih simpang siur. Dari Dispenda hanya sekitar 30-an, padahal kita lihat itu banyak (reklame yang terpasang di Samarinda, red), ” katanya.
Fakta di lapangan, setiap sudut kota hingga wilayah pinggiran Samarinda saat ini menjamur papan reklame. Tentu hal itu menjadi pertanyaan besar, apalagi pendapatan pajak yang diterima dari reklame tersebut masih sangat minim, tak sebanding dengan jumlah reklame yang terpasang.
“Makanya kita harus lihat dulu, apa dan dimana mis-nya,” sebutnya.
“Karena kita merasa ada kebocoran seperti itu. Tapi Dispenda, mereka yang punya daftar hanya sekian, makanya kita harus tahu juga dari asosiasinya, berapa sebenarnya mereka miliki reklame dan itu harus disingkronkan, ” katanya lagi.
Menurut Novi, kehadiran dari pihak Asosiasi Pengusaha Reklame di Samarinda sangat penting pada hearing DPRD Samarinda dan OPD terkait, untuk benar-benar dapat mensinkronkan data jumlah reklame yang ada.
“Tentu kita akan panggil asosiasinya. Jadi nanti asosiasinya bisa mengungkap berapa jumlah reklame yang mereka miliki, lalu berapa yang masuk ke kas daerah dan berapa yang harus disingkronkan. Ini penting, untuk mengetahui selisihnya dimana, ” tandasnya. (Adv/Koko/Oen)
