MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun angkat suara terkait dugaan kasus pemerasan yang diduga melibatkan Ketua KPK, Firli Bahuri.
Untuk informasi, Polda Metro Jaya telah resmi mengumumkan status Firli sebagai tersangka dugaan pemerasan, suap, dan gratifikasi pada penanganan kasus korupsi yang melibatkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian (Kementan), pada Rabu (22/11/2023) lalu.
Dikatakan Samsun, sebagai Warga Negara Indonesia wajib mematuhi peraturan dan hukum yang telah ditetapkan. Tanpa terkecuali, baik itu Menteri, KPK dan siapapun.
“Semua warga negara Indonesia mestinya patuh terhadap hukum dan aturan main kita, bernegara kita, tidak terkecuali,” ujarnya.
Dia berharap dan mengingatkan, agar dari kasus tersebut jangan sampai terjadi kembali pelanggaran-pelanggaran hukum. Apalagi merubah-rubah hukum yang sudah berjalan dan menjadi consensus bersama.
“Yang jelas semua mesti taat terhadap aturan hukum yang berlaku tanpa terkecuali, termasuk aparat penegak hukumnya,” pungkasnya. (Hk/M.jay/Adv/DPRD Kaltim)
