MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mendukung upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) liar serta lapak bangunan yang tidak sesuai atau menyalahi peraturan daerah, termasuk penertiban alat peraga kampanye (Algaka) Pemilu.
Dikatakannya, penertiban yang dilakukan tersebut adalah dalam rangka menertibkan dan menata Kota Samarinda agar lebih rapi.
Namun begitu, Angkasa Jaya meminta kepada Pemkot Samarinda untuk lebih mengedepankan aspek humanis dalam hal penertiban tersebut, untuk menghindari penolakan.
Pasalnya, kata Angkasa Jaya, tidak sedikit keluhan warga maupun pedagang disampaikan kepada DPRD Kota Samarinda sebagai akibat dari penertiban tersebut.
“Ada catatan untuk Pemerintah Kota Samarinda, bahwa untuk penertiban ada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan hak-hak warga masyarakat Kota Samarinda,” ujarnya.
Pemkot Samarinda, lanjutnya, pasca melakukan penertiban tersebut, diminta untuk dapat mengembangkan potensi sumber daya alam, seperti menciptakan atau membangun destinasi wisata serupa pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi wisata untuk meningkatkan pedapatan asli daerah (PAD).
“Dari penertiban ini, seperti kawasan-kawasan yang memiliki potensi wisata, diantaranya di kawasan yang kini menjadi destinasi wisata baru di area persawahan Betapus, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara bisa dikelola,” imbuhnya. (Koko/M. Jay/Adv/DPRD Samarinda)
