Mediaborneo.net, Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali memilih langkah hati-hati dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 21–22 Juli 2026, bank sentral memutuskan mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, disertai suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75 persen dan Lending Facility sebesar 6,50 persen.
Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat kembali memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak terhadap pasar keuangan dunia, harga energi, hingga arus modal internasional.
Bank Indonesia menegaskan bahwa fokus utama kebijakan saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5±1 persen pada 2026 hingga 2027.
“Keputusan mempertahankan BI-Rate merupakan bagian dari bauran kebijakan yang konsisten untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, menjaga inflasi tetap terkendali, dan pada saat yang sama tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan tertulisnya.
Selain mempertahankan suku bunga acuan, BI juga mengumumkan sederet kebijakan baru untuk menarik lebih banyak investasi portofolio asing. Salah satunya melalui perluasan insentif transaksi lindung nilai (hedging) serta peningkatan insentif swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Menurut BI, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan aliran modal asing, sekaligus memperkuat stabilitas Rupiah di tengah tekanan dolar Amerika Serikat yang masih tinggi.
“Kami memperluas berbagai insentif agar investor asing semakin tertarik menempatkan dananya di Indonesia, sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing domestik,” ujar Ramdan Denny Prakoso.
Tak hanya itu, Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan makroprudensial melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Total insentif yang dapat diterima perbankan kini ditingkatkan menjadi maksimal 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), lebih tinggi dibanding sebelumnya 5,5 persen.
Kebijakan tersebut dirancang untuk memperluas likuiditas perbankan sehingga penyaluran kredit kepada sektor-sektor prioritas nasional dapat meningkat.
“Kebijakan ini bertujuan mengurangi segmentasi likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang, sekaligus mendorong penyaluran kredit kepada sektor produktif,” beber Ramdan Denny Prakoso.
Di sektor sistem pembayaran, BI juga mempercepat transformasi digital melalui perluasan penggunaan QRIS, penguatan kerja sama QRIS Antarnegara, serta pengembangan inovasi pembayaran digital.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat konsumsi masyarakat, sekaligus mempercepat inklusi keuangan di berbagai daerah.
“Digitalisasi sistem pembayaran terus kami dorong agar aktivitas ekonomi semakin efisien, aman, dan mampu menopang daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, BI mengakui kondisi global kembali menantang setelah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu gangguan jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz. Dampaknya, harga minyak dunia kembali naik, inflasi global meningkat, dan bank sentral berbagai negara diperkirakan akan mempertahankan kebijakan moneter ketat.
Meski demikian, Bank Indonesia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi pembangunan.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tetap berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.
“Berbagai program pemerintah masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi domestik. Sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan akan terus diperkuat agar ekonomi Indonesia tetap tumbuh berkelanjutan,” kata Ramdan Denny Prakoso.
Sementara itu, inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen secara tahunan (year on year). Meski sedikit meningkat dibanding bulan sebelumnya, BI optimistis tekanan harga masih dapat dikendalikan melalui koordinasi bersama pemerintah pusat dan daerah.
“Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah melalui TPIP dan TPID agar inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan,” ujar Ramdan Denny Prakoso.
Dari sektor keuangan, pertumbuhan kredit perbankan juga menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, kredit tumbuh 12,67 persen secara tahunan, didukung peningkatan kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi.
BI optimistis pertumbuhan kredit sepanjang tahun tetap berada dalam target 8 hingga 12 persen, seiring tingginya likuiditas perbankan dan masih besarnya potensi pembiayaan dunia usaha.
“Kami akan terus memastikan likuiditas tetap memadai sehingga sektor perbankan mampu mendukung pembiayaan ekonomi nasional secara optimal,” tutup Ramdan Denny Prakoso. (Oen/M Jay)
