MEDIABORNEO.NET, KUKAR – Dalam Rangka pengandalian inflasi harga dan ketersediaan pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menggelar rapat koordinasi di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, pada Selasa (17/10/2023).

Bupati Kukar, Edi Damansyah menjelaskan, Pemkab Kukar telah mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp 9,8 miliar yang di manfaatkan kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi di daerah.

“Kita harus konsisten dalam melakukan penanganan inflasi, bagaimana meningkatkan dan mempertahankannya,” kata Edi Selasa (17/10/2023).

Dikatakannya, seluruh pihak dapat melakukan perubahan sesuai dengan tuntunan yang ada di masyarakat, pengendalian inflasi yang telah dilakukan sudah menyentuh substansinya.

“Adanya kebijakan dari pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu itu supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya, bekerja dengan satu arah persoalan besar dipecahkan dengan baik,” ujarnya.

Sementara, berkaitan dengan pengendalian inflasi, Edi menyebutkan, hal itu sangat erat hubungannya dengan kondisi pangan, fenomena alam dan adanya perang.

Adanya kebijakan Pemerintah pusat hingga kedaerah dimana Kukar terutama dinas terkait harus cepat tanggap apa yang harus dilakukan. Kebijakan yang dilakukan secara nasional akan memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara Indonesia.

“Apa yang sudah kita capai tolong detailkan, terkait dengan upaya untuk mendorong pemberdayaannya dengan baik. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tidak bisa datang,” kata Edi.

Bupati Edi menekankan, kepada para Camat, Kades dan Lurah agar bisa melihat situasi dengan baik untuk memastikan jangan sampai ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan kepadanya. Supaya pengendalian inflasi betul – betul sampai ke masyarakat dengan baik.

“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan di setiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi,” pesannya.

Ia berharap, dalam melaksanakan kegiatan pangan murah harus benar-benar ditetapkan titiknya yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang menengah kebawah.

“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan dengan target yang ingin dicapai,” pungkasnya. (Aan/M. Jay/Adv/Diskominfo Kukar)

Share
Don`t copy text!