MEDIABORNEO.NET, KUKAR – Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan tren positif dalam pembangunan daerah, sebagaimana dipaparkan oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah.
Melalui visi misi “Kukar Idaman”, berbagai program pembangunan mengalami peningkatan signifikan. Salah satu tema pembangunan yang diangkat pada 2024 adalah Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2023 tentang RKPD Kukar 2024.
Bupati Edi menyebutkan, tingkat kemiskinan di Kukar mengalami penurunan signifikan.
“Jumlah penduduk miskin berkurang dari 60.857 jiwa pada 2023 menjadi 59.000 jiwa pada 2024. Tingkat kemiskinan turun dari 7,61 persen menjadi 7,28 persen,” ujarnya.
Data ini menunjukkan penurunan 0,33 poin atau setara dengan 1.857 jiwa.
Tidak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kukar juga meningkat 0,62 poin. Bupati Edi menyoroti bahwa investasi di sektor pendidikan berkontribusi pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Di sektor kesehatan, peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi indikator positif lainnya.
“Perbaikan ini juga tercermin pada daya beli masyarakat yang semakin membaik,” ujar Edi.
Bupati optimistis laju pertumbuhan ekonomi Kukar pada 2024 dapat melampaui 5,5 persen. Tren positif ini didukung oleh pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, menunjukkan hasil pembangunan berdampak langsung pada pendapatan daerah.
“Dalam hal distribusi, transfer ke desa terus meningkat sebagai bagian dari percepatan pembangunan di wilayah perdesaan. Penurunan proporsi belanja pegawai dan peningkatan belanja modal juga menunjukkan keberlanjutan pembangunan jangka panjang,” papar Edi.
Fokus pembangunan Pemkab Kukar meliputi pembangunan kesehatan dan pendidikan, peningkatan daya saing tenaga kerja daerah, keberfungsian sosial dan keagamaan, pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pengembangan komoditas unggulan dan hilirisasi, Pengembangan infrastruktur wilayah.
Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan berbasis desa, peningkatan kualitas lingkungan hidup berbasis masyarakat. (M Jay)
