MEDIAKUKAR. NET, KUKAR – Road map pengembangan pendidikan Kutai Kartanegara (Kukar) untuk periode 2025-2029 sedang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.
Road map ini diharapkan dapat menjadi panduan dan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan Kukar yang selaras dengan konstitusi dan visi-misi Kukar Idaman.
Untuk menyusun road map ini, Disdikbud Kukar melakukan berbagai langkah, salah satunya adalah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Cita-cita, Capaian dan Harapan Pendidikan Idaman Kukar” pada Rabu (1/11/2023).
FGD ini diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari berbagai elemen yang terkait dengan pendidikan di Kukar, seperti Kepala Diskominfo Kukar, Dafip Haryanto, Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, para rektor universitas dan ketua sekolah tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim), serta para kepala sekolah dan guru di Kukar.
FGD ini juga menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidang pendidikan, yaitu Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah (BAN PDM) Kemendikbudristek, Prof Bahruddin dan Dosen Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Jimmy.
Thauhid Afrilian Noor mengatakan bahwa FGD ini adalah kelanjutan dari pertemuan pertama di Jakarta bersama Bupati dan Komisi IV DPRD Kukar, serta pakar pendidikan nasional.
Dia mengatakan, bahwa FGD ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai ahli dan praktisi untuk kemajuan pendidikan di Kukar.
“Kami ingin menyusun road map pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kukar. Kami juga ingin meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks pembangunan di Kukar,” kata Thauhid Afrilian Noor.
Dalam FGD ini, Prof Bahruddin memberikan masukan tentang standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan yang harus dipenuhi oleh semua sekolah di Kukar. Ia mengatakan bahwa SPM pendidikan adalah salah satu indikator kualitas pendidikan yang harus diukur secara berkala.
“SPM pendidikan meliputi aspek input, proses, dan output. Input mencakup sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta peserta didik. Proses mencakup kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Output mencakup lulusan, prestasi, dan akreditasi,” ujar Prof Bahruddin.
Prof Jimmy juga memberikan masukan tentang kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Ia mengatakan bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan potensi lokal.
“Kurikulum merdeka tidak berarti mengabaikan kurikulum nasional, tetapi lebih mengembangkan kurikulum nasional dengan memperkaya dan memperdalam materi sesuai dengan konteks lokal. Kurikulum merdeka juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler,” paparnya.
Dari sisi peserta didik, Yunus yang merupakan guru penggerak Kukar mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di Kukar, seperti kurangnya ruang belajar, akreditasi, dan kelompok belajar.
“Kami membutuhkan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami juga ingin menciptakan kelompok-kelompok belajar yang melibatkan guru, siswa, dan masyarakat,” katanya.
Mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah, Dafip Haryanto membacakan sambutan yang menekankan pentingnya pendidikan dalam kehidupan seseorang, masyarakat, dan bangsa. Ia mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter, kemajuan sosial, dan pondasi bagi suatu bangsa dan negara.
Ia juga mengatakan bahwa banyak hal yang perlu dicermati dengan serius jika ingin segera memajukan pendidikan di Kukar, seperti motivasi guru, dan infrastruktur sekolah. Ia juga mengatakan bahwa tantangan ke depan akan semakin besar, terutama karena Kukar akan menjadi daerah mitra dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jika kita tidak bersiap mulai sekarang, maka bisa dipastikan, orang lainlah yang akan merebut peluang dan kesempatan itu,” katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan bahwa penyusunan road map pendidikan ini dapat menjadi panduan dan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan Kukar yang selaras dengan konstitusi dan visi-misi Kukar Idaman.
“Sebagai acuan untuk memobilisasi berbagai sumber daya pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam konteks pembangunan di Kukar,” tutup Dafip Haryanto. (Han/M. Jay/Adv/Diskominfo Kukar)
