MEDIABORNEO.NET, KUKAR – Mewakili Kepala Dinas Kominfo Kukar Dafip Haryanto, Analis SDM Aparatur Diskominfo Kukar, Andri Afiat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), yang dilaksanakan di Hotel Eden Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Bimtek dilaksanakan selama tiga hari, yakni sejak tanggal 12 hingga 14 Oktober 2023, dan diikuti para pejabat, serta staf perwakilan bidang Diskominfo dan Sub Bagian Program dan Perencanaan Kominfo Kukar.

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini dari Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI, Nita Yiswa.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Kukar Dafip Haryanto yang disampaikan oleh Analis SDM Aparatur Diskominfo Kukar, Andri Afiat menjelaskan, SAKIP mempunyai peran strategis sebagai salah satu komponen untuk mengukur keberhasilan atas capaian kinerja yang dilakukan masing-masing perangkat daerah.

“SAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan alat pengendalian anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. SAKIP merupakan upaya nyata pemerintah dalam mendorong terciptanya good governance. Sekaligus result oriented government, dengan melakukan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base management), sebagai out put berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah,” terangnya.

Sehingga, kata dia, melalui kegiatan Bimtek ini diharapkan, dapat memberikan dampak pada perbaikan penilaiaan SAKIP Diskominfo Kukar pada tahun mendatang.

“Tahun yang lalu nilai SAKIP Diskominfo Kukar mencapai nilai 93. Semoga dengan Bimtek ini, hasil yang sudah capai dapat lebih meningkat dan menjadi yang terbaik di Kabupaten Kukar,” harapnya.

Dia melanjutkan, Bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi dalam hal penyusunan Renstra di Kominfo Kukar.

“Kepada peserta saya minta dapat mengikuti acara ini dengan baik, agar nanti dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kukar dimasa akan datang,”ujarnya.

Informasi, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP dipergunakan untuk mengukur kinerja yang dilakukan masing-masing OPD dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan, untuk pembangunan daerah. (Han/M. Jay/Adv/Diskominfo Kukar)

Don`t copy text!