MEDIABORNEO.NET, KUKAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, menggelar Desk Verifikasi Meta Data Kegiatan Statistik Sektoral bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kukar, tahun 2023.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni sejak tanggal 9 sampai dengan 10 Oktober 2023, di Hotel Harris Kota Samarinda.

Kepala Dinas Kominfo Kukar, Dafip Haryanto membuka langsung kegiatan tersebut.

Turut hadir, Kepala BPS Kukar Nurwahid, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kukar Saiful Bahri serta 10 Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh Pejabat Kominfo Kukar .

Kadis Kominfo Kukar, Dafip Haryanto dalam sambutannya mengatakan, kebijakan satu data Indonesia dibutuhkan sebagai basis dari pengambilan kebijakan di era sistem informasi, dan kecepatan merespons perubahan seluruh program kebijakan, serta keputusan yang dilakukan pemerintah untuk memajukan daerah yang harus berbasis data. Hal ini menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan berbasis data.

Penyelenggaraan satu data Indonesia di tingkat daerah, terdiri dari pembina data, walidata tingkat daerah, waludata pendukung dan produsen data. Selain itu, ada forum satu data yang berfungsi untuk menyepakati daftar data. Dimana tugas walidata untuk memeriksa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

Sebagaimana hasil kesepakatan rapat koordinasi forum satu data Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 september 2023 lalu, telah disepakati daftar kebutuhan data perangkat daerah di kabupaten Kukar sebanyak 1.624 data, yang saat ini masih dalam proses penetapan surat keputusan Bupati Kukar tentang kebutuhan data kabupaten kukar tahun 2023.

“Sebagaimana amanat peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia menyatakan, bahwa satu data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip satu data Indonesia. Yakni data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki meta data,” ujarnya.

Pemenuhan meta data kegiatan statistik sektoral bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan disampaikan.

“Kami dari Diskominfo Kukar memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan desk verifikasi meta data kegiatan statistik sektoral yang akan kita laksanakan selama dua hari ke depan, ” lanjut Dafip.

Dirinya berharap, kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Yakni tersedianya meta data kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan satu data Indonesia.

“Dan kegiatan ini juga dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemgendaliaan pembangunan yang didukung oleh data yang akurat serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan, ” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurwahid selaku Kepala BPS Kabupaten Kukar dalam arahannya pada sesi pembukaan kegiatan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan bersama seluruh OPD di Kukar dalam melahirkan statistik yang berkualitas untuk terwujudnya Satu Data Kabupaten Kukar yang akurat, terpadu, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Meta data statistik sektoral adalah suatu informasi mengenai kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh instansi.
Kegiatan meta data statistik sektoral ini dimaksudkan untuk meminimalisir duplikasi publikasi data, ” terangnya.

“Semoga dengan adanya kegiatan desk verifikasi meta data kegiatan statistik sektoral ini, bisa memperbaiki kinerja pengelolaan data statistik sektoral di masing-masing OPD, sehingga mampu memberikan data yang up to date dan bisa dipertanggungjawabkan, ” sambung Nurwahid.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kukar, Saiful Bahri mengatakan, pengelolaan data diperlukan untuk memilih dan memilah informasi yang relevan sebagai dasar penyusunan kebijakan sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk menggunakan data sebagai dasar menentukan kebijakan dan transformasi digital.

“Satu data Indonesia hadir untuk memperkuat tata kelola data, terutama data ini bisa dipertukarkan antar instansi dan lembaga,” jelasnya

Satu data Indonesia memastikan seluruh data yang telah dikumpulkan, bisa digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan pembangunan terkait. Untuk itu, data tersebut harus memiliki satu standar data, satu metadata baku, satu kode referensi, serta interoperabilitas.

“Ini untuk interoperabilitas data sangat diperlukan. Jangan sampai data untuk output yang sama ternyata memberikan informasi yang berbeda,” imbuhnya.

Saiful Bahri juga menekankan pentingnya memilah data prioritas yang perlu didahulukan. Banyaknya data yang ada perlu dipisahkan antara data yang mendesak, data tujuan pembangunan berkelanjutan, serta data yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.

Sebagai informasi Desk 1 terdiri dari : Dinas Kominfo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Desk 2 terdiri dari : Dinkes, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan. (Han/M.Jay/Adv/Diskominfo Kukar)

Don`t copy text!