MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menyoroti beberapa persoalan yang hingga saat ini belum bisa diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Pertama, mengenai anggaran budidaya pertanian yang diharapkan dapat dialokasikan lebih pada anggaran APBD Perubahan 2023 ini.

“Ada beberapa fraksi yang meminta supaya dapat lebih dibesarkan anggarannya,” ujarnya, Senin (6/11/2023).

Kedua, di sektor pendidikan. Dimana, anggaran yang dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD atau sebesar Rp4,3 triliun untuk bidang pendidikan dinilai masih kurang maksimal, sehingga Pemprov Kaltim diharapkan dapat memaksimalkan daya serap anggaran tersebut.

“Kepada Disdikbud agar dapat memberikan perhatian khusus, terutama kepada infrastruktur pendidikan kita,” sebutnya.

Ketiga, bidang infrastruktur yang dinilai masih kurang maksimal. Sehingga DPRD Kaltim mengharapkan, adanya perhatian dari Pemprov. Terutama mengenai akses jalan milik Pemprov Kaltim. Sejumlah fraksi menuntut agar jalan-jalan di Kaltim dapat masuk pada kategori jalan mantap.

“Berikutnya infrastruktur terutama jalan dari Kubar ke Mahulu jalan dari Tenggarong ke Tabang mohon segera difasilitasi. Jadi ada beberapa item itu dan sudah dijawab,” katanya.

Keempat, mengenai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga disampaikan oleh salah satu fraksi. Seno menjelaskan kebutuhan dasar yang dimaksud itu berupa penyediaan listrik di daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian.

Setidaknya tercatat sebanyak 211 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik, hal itu juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan.

“Salah satunya masalah listrik, DPRD meminta 211 desa itu dapat dialiri listrik dan kita sudah rapat dengan ESDM Kaltim untuk memberikan anggaran lebih di murni 2024 agar semua desa teraliri listrik,” pungkasnya. (Hk/M.jay/Adv/DPRD Kaltim)

Don`t copy text!