MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Peluang pembatalan penghapusan tenaga honorer yang berlaku sejak tahun depan mendapat apresiasi dari Gubernur Kaltim Isran Noor.

Karena memang sejak wacana penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia digaungkan oleh Menpan-RB, dirinya secara tegas menolak dan berjanji akan tetap mempertahankan tenaga honorer yang ada di Kaltim.

Belakangan diketahui, rupanya pembatalan penghapusan tenaga honorer yang disampaikan oleh Kemenpan-RB tersebut karena banyaknya keberatan yang disampaikan oleh kepala daerah. Akhirnya beberapa solusi diambil untuk mengatasi persoalan Tere, salah satu diantaranya adalah pemerintah pusat memfasilitasi pemerintah daerah dengan mengizinkan pemerintah daerah mengangkat tenaga honor, dengan catatan hanya sepanjang masa jabatan kepala daerahnya.

“Bagus kalau begitu, jangan dihapus, itu saja,” ucap Gubernur Isran Noor saat ditemui wartawan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Jumat (23/9/2022).

Dia menyebut, di Indonesia sendiri memiliki tenaga honorer mencapai antara 3 hingga 4 ribu orang. Sementara gaji yang diterima juga terbilang relatif kecil, yang mana belum sebanding dengan tugas yang diberikan.

Tetapi, lanjut Gubernur Isran Noor, dengan pendapatan gaji yang kecil tersebut, ada ribuan orang yang terbantu kehidupannya dan hidup dengan layak.

“Se-Indonesia ada lebih kurang 3 sampai 4 juta, bayangkan. Kalau dengan jumlah segitu dan gaji kecil, tapi dia masih bisa menghidupi keluarganya. Artinya, kalau ada 4 juta orang x Rp 4 juta, jadi ada 16 juta orang hidup melalui gaji yang kecil itu. Bagaimana mau dihapus?,” ujarnya.

Mantan Bupati Kutim ini mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan bekerja kepada rakyatnya. Tetapi diakuinya, hingga saat ini, hal itu belum mampu terwujud.

“Karena negara belum mampu menciptakan lapangan kerja, karena seharusnya yang bisa memberikan kesempatan itu ya pemerintah,” katanya lagi.

Dirinya pun menegaskan, khususnya di Kaltim, dirinya tidak akan pernah melakukan penghapusan tenaga honorer.

“Kita memberikan kesempatan pada warga negara sebisanya negara dan daerah, saya akan berbuat seperti itu. Kalau misalnya pusat menghapus, Kalimantan Timur tidak akan menghapus,” tegasnya.

Penulis : Koko
Editor : Oen

Don`t copy text!