MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra mengakui, perlu anggaran yang tidak sedikit bagi Kota Samarinda untuk benar-benar bebas banjir.
Diakuinya, dengan APBD Kota Samarinda saat ini dipastikan tidak akan mampu maksimal untuk menangani persoalan banjir, karena anggaran APBD banyak terserap untuk biaya gaji.
“Sebanyak APBD kita, itu tidak akan mampu untuk penanggulangan banjir hingga tuntas di sini. Kita membutuhkan anggaran sekitar Rp 2 triliun untuk itu, untuk mengkoneksikan pembuangan hingga ke sungai,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk penanganan banjir harus direncanakan jangka panjang dengan anggaran yang bukan hanya diketok untuk setahun sekali. Pasalnya, jika dilakukan setahun sekali, maka penanganan juga akan setengah-setengah. Justru yang terjadi akan menambah persoalan baru.
“Itu kendala kita juga memang, karena anggaran kita memang terbatas, padahal penanggulangan banjir ini tidak bisa setengah-setengah,” katanya.
“Misalnya di sini banjir, tapi setelah dibenahi, ada titik atau lokasi lain yang terdampak dan menjadi titik baru banjir. Jadi bukannya mengurangi banjir, justru yang terjadi namanya memindahkan banjir. Ini akibat kerja yang setengah-setengah, jadi air yang mengalir ke sungai tidak terkoneksi,” katanya lagi.
Dirinya berharap, persoalan banjir di Kota Samarinda tidak hanya menjadi PR besar Pemkot Samarinda, tetapi juga ada dukungan dari pemerintah provinsi. (Adv/Koko/Oen)
